Page 271 - Prosiding Agraria

256 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pengukuran bidang tanah ulayat yang menjadi hak pengelolaan dilakukan berdasarkan
permintaan masyarakat hukum adat kepada Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan
Nasional setempat yaitu dengan mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah setelah

memperoleh dan menguasai tanah tersebut. Hasil pengukuran bidang tanah dieantumkan
dalam peta bidang tanah, dan apabila terdapat daerah penyangga, sempadan badan air, dan/
atau kawasan konservasi pada bidang tanah tersebut, maka akan diukur juga.

Permohonan hak pengelolaan atas tanah ulayat masyarakat hukum adat dilakukan
dengan:

a. Permohonan hak pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat ditujukan kepada
kepala kantor agraria di mana tanah ulayat tersebut berada;

b. Persyaratan berkas yang harus difotokopi dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
c. DP4T (Dokumen Perencanaan Peruntukan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah)
harus dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;

d. KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) diberikan sesuai dengan luas tanah
yang diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional setempat•, dan
e. Pengajuan berkas dengan surat pengantar untuk mendapatkan penetapan hak
pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat merupakan kewenangan Menteri
dan/atau Kepala Kantor Wilayah Agraria.

Kebenaran materiil dari berkas permohonan dan pernyataan penguasaan fisik lahan

merupakan tanggung jawab perdata dan pidana dari pemohon hak kelola, dalam hal ini
masyarakat hukum adat. Kemudian Hak pengelolaan diberikan kepada masyarakat hukum
adat. Sertipikat Hak Pengelolaan diberikan kepada masyarakat hukum adat yang telah
ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat (Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2021). Kewajiban pemegang hak pengelolaan, dalam hal ini masyarakat hukum adat,
adalah menggunakan tanahnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, mencegah
kerusakan tanah, memelihara tanah dan meningkatkan kesuburannya, serta menjaga
kelestarian lingkungan hidup, melakukan pengawasan terhadap fungsi konservasi daerah

sempadan sungai, merencanakan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang
terpadu, melepaskan hak pengelolaan apabila hak kepemilikan diberikan untuk kepentingan
umum, dan melaporkan setiap akhir tahun mengenai penggunaan lahan hak pengelolaan.

Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pemegang hak pengelolaan antara lain menutup
lahan lain dari akses publik, merusak lingkungan, menelantarkan lahan, dan membangun

bangunan permanen sehingga konservasi tanggul menjadi kurang berfungsi.

Tanah ulayat yang dimohonkan hak pengelolaan tanahnya harus menyertakan identitas
pemohon atau kuasa pemohon disertai dengan surat kuasa, peraturan yang menetapkan
sebagai masyarakat hukum adat, denah atau peta data tanah, DP4T (Dokumen Perencanaan
Peruntukan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah), bukti pelunasan pajak, surat pernyataan

penguasaan tisik tanah, dan tanggung jawab bahwa tanah tersebut benar-benar miliknya.