Page 272 - Prosiding Agraria

Analisis Hukum Perjanjian Pengusahaan 257
Tanah Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan di Indonesia

Status tanah adat dan penguasaan fisik dengan itikad baik serta pembebasan tanah sesuai
dengan data tanah yang sebenarnya Tanah bukan merupakan aset pemerintah.

Masyarakat hukum adat yang diwakili oleh pengurus adat (ketua adat dan pengurus
adat) mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada kantor agraria terkait kesepakatan
yang telah dibuat dengan perusahaan. Pengajuan permohonan hak pengelolaan masyarakat

hukum adat berdasarkan Pasal 17 PP No. 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “dalam
hal hak pengelolaan tanah yang berasal dari tanah ulayat, masyarakat hukum adat dapat
mengajukan permohonan sepanjang tanah ulayat masyarakat hukum adat tersebut belum

ada hak atas tanah yang melekat di atasnya dan tidak berada di dalam kawasan hutan.” Hak
pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat
yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.

Perjanjian pengusahaan tanah paling sedikit memuat identitas para pihak, letak, batas-

batas dan luas tanah, jenis penggunaan, pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang akan
didirikan, ketentuan mengenai jenis hak, jangka waktu, perpanjangan, pembaharuan,
peralihan, pembebanan, perubahan, dan/atau pembatalan pembatalan hak yang diberikan
di atas tanah hak pengelolaan, dan ketentuan mengenai kepemilikan tanah dan bangunan
setelah berakhirnya hak atas tanah, besaran tarif dan besarnya iuran wajib tahunan serta

tata cara pembayarannya, serta syarat dan ketentuan yang mengikat para pihak, pelaksanaan
pembangunan, denda atas kelalaian pelaksanaan termasuk klausul sanksi, dan pembatalan/
pengakhiran perjanjian (Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021).

Dalam perjanjian pemanfaatan lahan oleh perusahaan harus dicantumkan untuk usaha
apa lahan tersebut dikelola, jenis usaha, penetapan iuran clan/atau pembayaran wajib tahunan

dan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku sehingga jelas hak atas tanah yang
akan diberikan kepada perusahaan. Penentuan tarif dan/atau iuran wuiib tahunan harus
dieantumkan dalam perjanjian pemanfaatan lahan antara masyarakat adat sebagai pemegang
hak kelola dengan perusahaan yang akan mengeksploitasi lahan tersebut. Demikian juga

dengan jangka waktu yang disepakati untuk mengelola lahan tersebut. Setelah perjanjian
disepakati, perusahaan kemudian mengajukan permohonan izin lokasi kepada pemerintah
daerah setempat dengan melampirkan salinan perjanjian konsesi lahan yang dibuat antara
perusahaan dan masyarakat adat.

Hak guna usaha yang dijalankan sesuai dengan perjanjian pengusahaan lahan yang

telah disepakati dapat diperpanjang atau diperbarui atas permintaan perusahaan kepada
masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dapat memberikan rekomendasi untuk
memperpanjang atau memperbaharui hak guna usaha atas tanah yang diusahakan oleh
perusahaan berdasarkan musyawarah adat. Perpaniangan jangka waktu hak guna usaha

atas tanah diusulkan setelah usaha perusahaan berjalan atau selambat-lambatnya dua tahun
setelah berakhirnya jangka waktu hak guna usaha atas tanah. Perpanjangan hak guna usaha