Page 273 - Prosiding Agraria

258 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

merupakan kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan ke Kantor Pertanahan di mana
tanah tersebut berada. Dengan demikian, menurut penulis hak guna usaha atas tanah hak
pengelolaan masyarakat hukum adat dapat diperpanjang atas permintaan perusahaan.

2. Status Tanah Masyarakat Hukum Adat Ketika Hak Guna Usaha Perusahaan Berakhir
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak secara jelas mengatur tanah masyarakat
hukum adat atau tanah ulayat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tanah ulayat

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat
hukum adat, sebagai kelompok masyarakat (genealogis, teritorial, dan genealogis- teritorial),
memiliki wilayah hukum yang disebut dengan hak ulayat. Masyarakat hukum adat dengan

hak ulayat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga keberadaan hak ulayat sangat
tergantung pada keberadaan ma.syarakat hukum adat. Jadi jelas bahwa hak ulayat tidak dapat
dimiliki atau dikuasai secara perorangan. Kriteria penentu apakah hak ulayat masih ada atau
tidak harus dilihat dari tiga hale yaitu: Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-
ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat 2). Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas

tertentu yang menjadi objek hak ulayat. 3) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat
untuk melakukan perbuatan tertentu (Sumardjono, 2009). Keabsahan ke dalam dari hak
ulayat menunjukkan bagaimana hak ulayat diatur dan digunakan untuk kepentingan anggota

masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak ulayat diartikan sebagai tanah kepunyaan
bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang
kepada kelompok atau masyarakat hukum adat (Citrawan, 2021). Hak ulayat merupakan hak
yang bersifat komunal suatu masyarakat hukum adat tertentu yang bertempat tinggal di
suatu wilayah tertentu. Hak-hak ini ditentukan oleh adat teritorial, seperti hutan, desa, klan,

atau silsilah dan kekeluargaan, suku. (Safitri, 2016).

Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatagunaan Tanah
Masyarakat Hukum Adat, bahwa tanah masyarakat hukum adat adalah tanah persekutuan
adat yang di dalamnya terdapat wilayah adat masyarakat hukum adat yang pada kenyataannya
masih dipertahankan hingga saat ini. Selain pengakuan terhadap kepemilikan tanah ulayat

secara individual, terdapat pula tanah ulayat yang bersifat komunal (hak ulayat). Tanah ulayat
dapat berupa sawah, ladang, kebun, kuburan, sungai, dan kawasan hutan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan semata-mata atas
kekuasaan; oleh karena itu, semua kebijakan hukmm harus mengakui hak-hak warga negara.
Hak-hak masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya. Masyarakat hukmm adat juga

merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Ketentuan hukum hak ulayat menyatakan bahwa
terdapat hubungan antara masyarakat adat, wilayahnya, dan lingkungan alam. Masyarakat
hukum adat memiliki lembaga adat untuk mengawasi tanah adat. Pemimpin adat bersama

masyarakat yang menggunakan hak ulayat sebagai anggota kelompok mengawasi tanah
ulayat mereka.