Page 275 - Prosiding Agraria

260 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

sisi lain, masyarakat hukum adat sebagai pemilik atau penguasa tanah ulayat mendapatkan
tarif dan/atau uang wajib tahunan, serta tidak kehilangan tanah ulayatnya karena tanah
ulayat tersebut kembali kepada mereka setelah jangka waktu kerja sama penggunaan tanah

ulayatnya untuk investasi berakhir (Cahyaningrum, 2022).
Peraturan pertanahan yang berlaku saat ini mengenai masyarakat hukum adat dengan

tanah ulayatnya tidak memiliki ketentuan yang jelas dan tepat sehingga menimbulkan
ketidakpastian. Ketiadaan aturan khusus terkait tanah ulayat dengan hak komunitas
berkontribusi pada ambiguitas ini. Selain itu, kurangnya mekanisme penegakan hukum yang

kuat menjadi tantangan bagi perlindungan hak suku. Perlindungan hukum utama terhadap
hak ulayat, khususnya yang berkaitan dengan tanah ulayat, diatur dalam Pasal 18B ayat 2
UUD 1945 (Wangi, Dante dan Sudiatmaka, 2023).

UUPA tidak memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pemegang hak
ulayat. Akan tetapi PP No. 18 Tahun 2021 mengatur hak ulayat untuk disertifikatkan menjadi

hak pengelolaan yang bertentangan dengan UUPA. Menurut UUPA hak pengelolaan adalah
tanah negara yang pengelolaannya sebagian diberikan pada pemegang haknya. Pemegang
hak pengelolaan adalah instansi pemerintah bukan masyarakat hukum adat karena hak
pengelolaan adalah tanah dalam penguasaan negara bukan tanah ulayat.

D. Simpulan dan Saran
Perjanjian pengusahaan hak guna usaha perusahaan di atas tanah hak pengelolaan

masyarakat hukum adat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan dalam rangka
usahanya dapat mengelola lahan dengan hak guna usaha sehingga memperoleh pendapatan
yang besar. Sementara itu, masyarakat adat dengan tanah ulayat yang beralih menjadi hak
pengelolaan yang diatasnya dibebani hak guna usaha, mendapatkan ganti rugi dan uang wajib
tahunan yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adatnya.

Bagusnya, masyarakat adat tidak akan kehilangan tanah ulayatnya karena tanah ulayat akan
berada di bawah penguasaan masyarakat adat kembali setelah perjanjian pemanfaatan lahan
berakhir.

Saran dari penulis hukum pertanahan nasional harus direvisi agar tidak bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur tentang hak pengelolaan

tanah ulayat dan perjanjian pengusahaan tanah dengan hak guna usaha di atas hak
pengelolaan. Hal ini dengan harapan agar tidak terjadi kontradiktif atau pertentangan antara
peraturan perundang-undangan. Dimana dalam hukum pertanahan nasional dan peraturan
pelaksanaannya, hak pengelolaan merupakan tanah negara yang sebagian kewenangannya

diberikan kepada instansi pemerintah, namun dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun
2021 menyatakan bahwa hak pengelolaan dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat.
Diperlukan revisi hukum pertanahan nasional mengenai pemegang hak pengelolaan.