Page 269 - Prosiding Agraria

254 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk
tanah, di wilayah tersebut untuk kelangsungan hidup mereka. Masyarakat dan sumber
daya yang dimaksud memiliki hubungan lahiriah dan batiniah seeara turun-temurun dan

tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan. Artikel
ini akan mengkaji bagaimana proses perjanjian pengusahaan tanah masyarakat hukum
adat dengan perusahaan dan status tanah masyarakat hukum adat ketika hak guna usaha
perusahaan berakhir.Tujuan penelitian ini difokuskan untuk menganalisis tepat atau tidak
tepat pengaturan hak pengelolaan pada tanah ulayat masyarakat hukum adat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau cara yang digunakan peneliti dalam
melaksanakan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal
(Hutchinson & Duncan, 2012). Metode pendekatan digunakan mengingat permasalahan yang
dikaji berkisar pada peraturan perundang-undangan, yaitu keterkaitan antara satu peraturan
dengan peraturan lainnya dan kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. Penelitian ini

menggunakan deskriptif analisis sebagai spesifikasi penelitian. Deskriptif menggambarkan
suatu hal dan kondisi tertentu sedangkan analisis adalah menganalisis teori peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2015).Metode pengumpulan

data dilakukan dengan penelitian pustaka melalui studi dokumen untuk mendapatkan
data sekunder. Data sekunder yang didapatkan berasal dari bahan hukum primer, meliputi
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), PP No. 18 Tahun Tahun 2021 dan Peraturan Menteri
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021.

Data sekunder juga meliputi bahan hukum sekunder, seperti artikel, buku, artikel jurnal,

maupun makalah seminar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan
data penelitian didukung dengan diskusi dalam focus group discussion (FGD) dengan 2 (dua)
narasumber, yaitu Nurhasan Ismail (Pakar hukum agraria sebagai guru besar Universitas
Gajahmada di Indonesia) dan Dwi Purnama (Pakar hukum agraria sebagai Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Jawa Tengah). Data hasil penelitian dianalisis secara

kualitatif, dengan menggunakan content analysis (Sumardjono, 2014), serta menggunakan
pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach) (Marzuki, 2010). Kesimpulan diperoleh melalui pendekatan secara deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan
1. Perjanjian Pengusahaan Tanah Adat Menjadi Hak Pengelolaan Oleh Perusahaan
Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil

amandemen menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatllan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

diatur dalam undang-undang.” Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tanah nasional.