Page 260 - Prosiding Agraria

Tipologi Permasalahan Legalisasi Bidang Tanah Transmigrasi 245
di Provinsi Jambi dan Upaya Penyelesaiannya dengan Memanfaatkan Data Spasial

Seperti yang telah dijelaskan pada tipologi permasalahan lahan transmigrasi sebelumnya,
bahwa ketersediaan data spasial sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah okupasi
masyarakat, tumpang tindih kawasan hutan serta sengketa perusahaan dan badan usaha

tersebut. Hal ini karena data spasial dapat digunakan untuk analisis yang akurat, komprehensif,
dan memberikan informasi serta gambaran terkait kondisi terkini penggunaan lahan di area
transmigrasi. Salah satu penyebab permasalahan di kawasan transmigrasi Provinsi Jambi
adalah belum adanya integrasi data spasial yang dimiliki oleh berbagai instansi terkait.
Berikut merupakan beberapa data spasial yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam

penyelesaian tipologi masalah lahan transmigrasi yang ada di Provinsi Jambi, yaitu:

1. Pemanfaatan data spasial pada masalah okupasi masyarakat
Okupasi tanah tanpa izin atau dengan klaim yang tidak jelas sering menyebabkan
konflik lahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik
okupasi tanah oleh masyarakat adalah dengan melakukan analisis data spasial

untuk mengetahui penggunaan lahan di area tersebut. SIG dapat membantu dalam
integrasi, analisis, dan visualisasi data spasial yang kompleks pada kasus okupasi oleh
masyarakat. Metode analisis spasial seperti overlay, buffering, dan analisis temporal

dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis okupasi tanah oleh
masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam memetakan tanah yang saling tumpang
tindih kepemilikannya, serta memberikan informasi terkait penggunaan lahan yang
tidak sesuai dengan peruntukannya. Berikut adalah beberapa jenis data spasial yang
dapat dimanfaatkan untuk analisis spasial dalam mengatasi konflik okupasi tanah

oleh masyarakat:
a. Peta Administratif, yang berisi informasi terkait batas wilayah administratif, seperti
batas desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Peta tersebut dapat diperoleh

dari Pemerintah Daerah, maupun Badan Informasi Geospasial.
b. Peta Kawasan Transmigrasi, yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi atau instansi terkait.
c. Peta Penggunaan Lahan (Land Use) , berisi tentang informasi penggunaan lahan
yang aktual atau sesuai keadaan saat ini, seperti pertanian, pemukiman, hutan,

dan lainnya.
d. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dengan resolusi 0,5 meter dan / atau Foto
Udara dapat memberikan informasi visual suatu area secara terkini (up to date).

CSRT atau Foto Udara digunakan untuk memantau penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diokupasi oleh masyarakat.

Berikut contoh gambar peta lahan transmigrasi yang diokupasi oleh masyarakat yang
dapat dilihat pada Gambar 6.