Page 344 - Prosiding Agraria

Implikasi Program Redistribusi Tanah Terhadap Cadangan Karbon 329
Berdasarkan Perubahan Penutup Lahan di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi

waktu sepuluh tahun terakhir di Kabupaten Batang Hari, hal ini mempengaruhi perubahan tutupan lahan yang
berdampak pada lingkungan. Makalah ini mengkaji implikasi Program Redistribusi Tanah terhadap pelestarian
cadangan karbon dan menyoroti signifikansinya dalam memitigasi perubahan penutup lahan dan emisi karbon
di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Penggunaan metode difference stock, luas penutup lahan di wilayah
yang telah diredistribusi dan stok karbon di wilayah tersebut dibandingkan. Selama periode sepuluh tahun (2013-
2023), wilayah yang termasuk dalam program redistribusi tanah mengalami peningkatan cadangan karbon akibat
perubahan penutup lahan. Di Kabupaten Batang Hari jenis penutup lahan berkontribusi dalam serapan karbon
paling tinggi dari tutupan lahan hutan lahan kering, perkebunan dan hutan mangrove, sedangkan cadangan
karbon yang sedikit berkontribusi dari tutupan lahan tanah terbuka, pemukiman dan sawah. Melalui analisis
dinamika penutup lahan dan implikasi kebijakan pada periode waktu yang berbeda, studi ini menjelaskan peran
inisiatif redistribusi tanah dalam mempertahankan stok karbon dan berkontribusi pada tujuan konservasi
lingkungan yang lebih luas.
Kata Kunci: Redistribusi tanah, Stok karbon, Penutup lahan, Batang Hari

A. Pendahuluan

Presiden Republik Indonesia memberikan amanat kepada Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) untuk ikut andil dalam
pembangunan berkelanjutan dalam rangka mitigasi perubahan iklim dengan memasukkan

beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024
adalah mewujudkan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas.
Tata ruang nasional dan daerah diharapkan dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui
green economy. Penataan ruang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan yang lestari

dapat menekan laju efek Gas Rumah Kaca (GRK) (Albrechts, 2004). Kebijakan penataan ruang
yang dilakukan Kementerian ATR/BPN salah satunya melalui kebijakan program reforma
agraria berupa program penataan hak atas tanah melalui program redistribusi tanah (Pahlevi

et al., 2021).
Pemberian hak atas tanah kepada lahan masyarakat melalui beberapa tahapan mulai dari

penetapan lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penetapan lokasi redistribusi tanah,
penyuluhan, inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah, pengukuran bidang tanah
obyek redistribusi, sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten, penerbitan

Surat Keputusan hak atas tanah, penerbitan dan pembukuan sertipikat hak atas tanah, serta
pembagian sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat. Redistribusi Tanah merupakan salah
satu program penataan aset yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023
Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Sertipikat hak atas tanah program redistribusi tanah
mengatur pemegang hak atas tanah untuk tunduk pada batasan-batasan tertentu, termasuk

larangan untuk mengalihkan hak atas tanah dalam jangka waktu 10 tahun dan atas izin kepala
kantor pertanahan/pejabat berwenang. Selain itu, pemilik tanah diwajibkan untuk menjaga
patok batas tanah, menjaga kesuburan tanah, dan memanfaatkan tanah secara lestari.

Batasan dan kewajiban yang melekat pada pemegang hak atas tanah program redistribusi