Page 233 - Kondisi dan Perubahan Agraria di Ngandagan

Ahmad Nashih Luthfi dkk.
dan menjadikannya terbuka mekanisme dan aturan
penggunaan dan pemanfaatan tanah. Aturan lokal ini
tidak mesti ditransformasikan ke dalam legalitas formal.
Namun jika ingin dilakukan, maka hukum formal ini ha-
rus merekognisi aturan yang berlaku di lokal Nganda-
gan. Dengan inilah terjadi titik temu inisiatif kepengu-
rusan dari bawah (from below) dan inisiatif yang reformis
dari para aktir negara di level atas (from above).
Cara-cara yang ditempuh seperti melakukan ajudi-
kasi sebagai standar formal dalam pengaturan perta-
nahan versi pemerintah saat ini, bisa dihindari jika hal
itu justru mengakibatkan munculnya konflik pertanahan,
dan bukan malah menyelesaikannya. Harapan
dilakukannya ajudikasi agar dapat “menghidupkan
kapital yang mati” dari tanah yang semula tanpa “iden-
titas formal” menjadi tanah “yang bernama dan berno-
mor”, bisa jadi tidak terpenuhi karena telah demikian
terparsialisasinya luasan tanah masyarakat Ngandagan
ke dalam plot-plot kecil. Gambaran semacam ini barang-
kali mencerminkan fenomena petani gurem Jawa saat ini,
yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meluas,
atau bahkan mereka terjerumus ke dalam kelompok petani
tanpa lahan.

212