Page 231 - Kondisi dan Perubahan Agraria di Ngandagan

Ahmad Nashih Luthfi dkk.
landreform bertujuan mengakhiri hak-hak asing dan
konsesi kolonial atas tanah, mengakhiri penghisapan
feodal, serta memperkuat dan memperluas pemilikan
tanah terutama untuk kaum tani. Hal ini tercermin dari
prinsip “tanah untuk penggarap”. Selama masa Orde
Baru, tanah buruhan ini dipersepsi kembali menjadi “hak
garap” yang ada di tangan pemegangnya hingga saat
ini.
Dalam kondisi dan persepsi semacam ini, penelitian
ini menyarankan agar tanah buruhan itu menjadi tanah
komunal dengan diperketat tata cara pengurusannya dan
diberi payung hukum secara legal. Kepengurusan dan
payung hukum ini kemudian ditempatkan sebagai aturan
bersama. Diharapkan dengan ini jaminan akses atas
tanah bagi petani tanpa tanah tetap terjaga. Saran ini
dipilih sebagai jalan tengah karena tidak mungkinnya
tanah buruhan ini dijadikan sebagai tanah hak milik yang
jatuh ke tangan penggarap.
Hal kedua adalah masalah diferensiasi sosial. Land-
reform di Ngandagan tahun 1947 mampu mencegah terja-
dinya diferensiasi sosial lebih jauh. Diferensiasi tidak
terjadi pada masa Revousi Hijau di Ngandagan sebab
telah didahului dengan adanya proses redistribusi. Jus-
tru yang terjadi adalah parsialisasi tanah yang akut pada
tanah kulian maupun tanah buruhan.
Hal ketiga, dalam konteks kekinian, peranan tanah
pertanian dalam ekonomi rumah-tangga petani gurem

210