Page 229 - Kondisi dan Perubahan Agraria di Ngandagan

Ahmad Nashih Luthfi dkk.
proses sertipikasi melalui Badan Pertanahan Nasional.
Hal ini juga telah terjadi pada saat akan dilakukannya
pemutihan pada tahun 1990-an awal, masyarakat dan
pamong desa menolaknya. Pihak aparat desa menge-
tahui akan terjadi “perang” jika tanah kulian dilegalkan
statusnya, karena tanah 90 ubin yang dibagikan pada
masa Soemotirto tetap “tergendong” pada tanah 210 ubin
yang dimiliki oleh kulian.
Untuk menghindari tanah buruhan 45 ubin itu
dikeluarkan dari tanah komunal dan dipergunakan
secara sewenang-wenang oleh aparat desa, nampaknya
perlu payung hukum mulai dari level desa hingga du-
kungan payung hukum di atasnya, misalkan yang dike-
luarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten. Dengan cara
demikian, maka hukum tanah nasional merekognisi
aturan (adat) yang berlaku di level lokal yang berusaha
memberi jaminan aset kepada rakyat tak bertanah.

208