Page 225 - Kondisi dan Perubahan Agraria di Ngandagan

Ahmad Nashih Luthfi dkk.
periode Orde Baru. Semula sawah buruhan adalah tanah
kulian (milik pribadi) yang secara adat sebagian darinya
dapat diberikan hak garapnya kepada orang lain dengan
kompensasi tertentu. Soemotirto pada tahun 1947 mela-
kukan redistribusi (kembali) tanah buruhan untuk mem-
perluas jaminan akses atas tanah pada rumah tangga
tani. Pemberian ini masih berupa hak garap. Dengan
keluarnya UUPA 1960 hak garap ini mestinya beralih
menjadi hal milik si penggarap. Sebagaimana dinyata-
kan secara tegas oleh Presiden Soekarno dalam pidato-
nya berjudul “Laksana Malaekat Jang Menjerbu dari
Langit: Djalannya Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agus-
tus 1960. Dinyatakan bahwa landreform bertujuan meng-
akhiri hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah,
mengakhiri penghisapan feodal, serta memperkuat dan
memperluas pemilikan tanah terutama untuk kaum tani.
Penguatan hak atas tanah bagi petani ini tercermin dari
adanya pembatasan luas maksimum dan minimum,
prinsip “tanah untuk penggarap”, dan dapat beralihnya
tanah komunal (bagian dari desa) yang sedang dikuasai
menjadi tanah hak milik. Secara eksplisit ini disebutkan
dalam UUPA 1960 pada bagian ketentuan-ketentuan kon-
versi pasal 7, “Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang
bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-
undang ini menjadi hak milik....”.
Jika logika UUPA di atas diikuti dan dilaksanakan,
maka hak garap sawah buruhan beralih menjadi hak milik

204