Page 221 - Kondisi dan Perubahan Agraria di Ngandagan
P. 221

Ahmad Nashih Luthfi  dkk.
                                     5
            lah hak milik perseorangan.  Kuat lemahnya desa seba-
            gai kesatuan hukum tergantung dari hak milik tanah
            menurut adat di situ. Dengan kata lain, kesatuan hukum
            adat suatu daerah bisa dilihat dari pengaturannya atas
            tanah.
                Umumnya penduduk desa Jawa pada masa lalu
            digolongkan menurut penguasaan dan pemilikannya atas
            tanah. Ada tiga kelompok dasar. Kelompok teratas disebut
            warga desa pokok yang memiliki hak atas tanah komunal
            (gogolan) sekaligus memiliki tanah pribadi (yasan).
            Penyebutannya berbeda-beda sesuai kekhasan daerah,
            misalnya kraman, sikep, kuli baku, kuli ajeg, somahan kuwat,
            dll. Kelompok kedua adalah wong kendo, yang memiliki
            tanah  yasan namun tidak memiliki tanah  gogolan.
            Kelompok ketiga adalah wong mondok (rayat), yakni mereka
            yang tidak memiliki rumah, pekarangan, dan sawah.
            Mereka menumpang pada orang lain dengan imbalan
            dan bentuk komitmen yang bermacam-macam. Di daerah
            Banyumas dua kelompok pertama adalah sama,
            sedangkan kelompok ketiga terbagi menjadi tiga yakni

            pondok tempel, pondok ringkuk, dan rakyat. Meskipun kuli
            baku merupakan kelompok teratas, mereka juga memiliki
            kewajiban penuh atas pekerjaan-pekerjaan desa. 6


                5  Lihat, Moch Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Peng-
            hidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. (Yogyakarta: STPN dan
            Pewarta, 2009), hlm. 214.
                6  Ibid., hlm. 215-216.

            200
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226