Page 191 - ESSAI AGRARIA 22.indd
P. 191

belum memuaskan  tersebut  telah mendorong  berbagai instansi
            penyelenggaraan pelayanan publik untuk memperbaiki pelayanan
            mereka kepada masyarakat. Sebagai contohnya Badan Pertanahan
            Nasional Republik Indonesia (BPN RI).

                Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  adalah  lembaga
            pemerintah non  departemen  yang bergerak  dalam bidang
            agraria atau pertanahan, serta  memiliki peranan penting dalam
            menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  di  Republik Indonesia
            (Wicaksana  2016).  Berperan  sebagai  abdi  rakyat,  BPN  memiliki
            salah  satu program penting  yakni percepatan pelayanan
            pertanahan  dalam rangka pelaksanaan reformasi  birokrasi  di
            Badan Pertanahan Nasional  Republik Indonesia.  Akan  tetapi
            pelaksanaan dari peran penting yang dimiliki oleh BPN tersebut
            tidaklah semudah seperti apa yang dibayangkan. Tingginya tingkat
            perkembangan masyarakat membuat pelayanan yang ada di BPN
            RI mengalami beberapa permasalahan dan harus segera mampu
            memberikan respons yang tepat. Dalam hal inilah, seolah menjadi
            sebuah  jawaban  atas  permasalahan  tersebut.  Sebuah  kebijakan
            baru dalam hal percepatan pelayanan pertanahan pun diciptakan
            yakni program pelayanan “One Day Service Office”.
                One Day Service Office adalah program pelayanan pertanahan
            yang  dibuat  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik
            Indonesia dan dilaksanakan pertama kali oleh Kantor Pertanahan
            Nasional  Kabupaten  Bantul  pada  tahun  2014-2015.  Dimana
            program  ini diperuntukkan  untuk  mempermudah  pelayanan di
            bidang pertanahan, mempersingkat alur birokrasi pelayanan dan
            mewujudkan  pelayanan  yang  cepat  dan  cermat.  Program  One
            Day Service mengarah pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan
            Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar
            Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan dan Peraturan Pemerintah
            No. 128  Tahun 2015  tentang Jenis  Tarif  atas Jenis Penerimaan



            180   Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
                  Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196