Page 29 - ESSAI AGRARIA 22.indd

untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah.
Jaminan kepastian hukum tersebut diimplementasikan dengan
diadakannya pendaftaran tanah yang menghasilkan produk berupa
sertipikat. Sertipikat tersebut berfungsi sebagai tanda bukti hak
yang akan menjadi pegangan bagi pemilik tanah dalam rangka
menjaga hak atas tanahnya.
Dalam memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah,
pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh
Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria. Pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia
harus diselenggarakan secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, percepatan pendaftaran tanah menjadi tuntutan
bagi pemerintah dalam rangka memberikan jaminan kepastian
hukum hak atas tanah kepada seluruh rakyat secara berkeadilan
dan menyeluruh. Untuk mendukung upaya tersebut, serta untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan
ekonomi rakyat pada khususnya, perlu dilakukan percepatan
pendaftaran tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang dimaksud dengan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan
Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara
serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama
lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan
data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek
Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pelaksanaan
kegiatan PTSL dimulai dari tahapan perencanaan hingga pelaporan.
Salah satu tahapan yang menjadi kunci keberhasilan kegiatan

18 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat