Page 32 - ESSAI AGRARIA 22.indd
P. 32

No.                   Provinsi                     KJSB
             9    Riau                                      9
             10   Aceh                                      1
             11   Bali                                      6
             12   Banten                                    11
             13   Gorontalo                                 1
             14   Jambi                                     4
             15   Kalimantan Barat                          5
             16   Kalimantan Selatan                        3
             17   Kalimantan Tengah                         2
             18   Kalimantan Timur                          7
             19   Lampung                                   6
             20   Nusa Tenggara Barat                       6
             21   Nusa Tenggara Timur                       2
             22   Bangka Belitung                           1
             23   Sulawesi Selatan                          1
             24   Sulawesi Tengah                           3
             25   Sulawesi Utara                            3
             26   Sumatera Barat                            6
             Jumlah                                         175
            Sumber: Masyarakat Ahli Survei Kadastral Indonesia (MASKI)

                Dapat  dilihat  bahwa  keberadaan  KJSB  hanya  terdapat  pada
            26 provinsi di Indonesia. Keberadaan KJSB tersebut juga sebagian
            besar masih terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, yaitu Jawa
            Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Keberadaan KJSB di daerah
            lain juga masih sangat minim, misalnya di Aceh, Gorontalo, Bangka
            Belitung,  dan  Sulawesi  Selatan.  Keberadaan  KJSB  tersebut  juga
            termasuk keberadaan Surveyor Berlisensi yang mencakup Surveyor
            Kadastral  dan  Asisten  Surveyor  Kadastral.  Hal  tersebut  sesuai
            dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
            Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor
            Berlisensi  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  rangka  pembinaan,
            monitoring dan evaluasi  serta  peningkatan  profesionalisme,



                               Strategi Akselerasi Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap      21
                                     melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37