Page 31 - ESSAI AGRARIA 22.indd

rangka kegiatan PTSL. Jumlah Petugas Ukur di Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang tidak
sebanding dengan beban kerja yang ada, membuat keberadaan
Surveyor Berlisensi sebagai pihak ketiga menjadi penyeimbang
dalam adanya hambatan tersebut. Sehingga dengan demikian,
pengadaan Surveyor Berlisensi yang mencakup Surveyor Kadastral
dan Asisten Surveyor Kadastral harus dilakukan dengan cepat dan
masif untuk mendukung percepatan PTSL di seluruh Indonesia.
Menurut Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021
tentang Surveyor Berlisensi, Menteri atau pejabat yang ditunjuk
menetapkan wilayah kerja Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB)
dan Surveyor Berlisensi dengan tetap mempertimbangkan
ketersediaan dan kebutuhan KJSB dan Surveyor Berlisensi di
provinsi. Namun pada kenyataannya, banyak KJSB dan surveyor
berlisensi yang hanya terkonsentrasi di beberapa Provinsi.
Menurut data dari laman Masyarakat Ahli Survei Kadastral
Indonesia (MASKI), keberadaan KJSB per Oktober 2019 hanya ada
di 26 provinsi. Sedangkan pada 8 provinsi lainnya masih belum
terdapat KJSB. Rincian dari sebaran KJSB di 26 provinsi tersebut
dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah dan Sebaran KJSB Per Oktober 2019
No. Provinsi KJSB
1 Jawa Timur 22
2 Jawa Barat 35
3 DI Yogyakarta 7
4 DKI Jakarta 4
5 Jawa Tengah 16
6 Sumatera Selatan 6
7 Sumatera Utara 4
8 Kepulauan Riau 4

20 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat