Page 33 - ESSAI AGRARIA 22.indd

Surveyor Berlisensi wajib membentuk atau bergabung dengan
KJSB. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan secara formal
bahwa menurut Peraturan Menteri tersebut, keberadaan Surveyor
Berlisensi tidak berada pada 8 provinsi yang tidak memiliki KJSB.

Kurangnya Surveyor Berlisensi dan Hambatan
Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan
Kurangnya jumlah surveyor berlisensi serta kurang meratanya
persebaran KJSB yang menjadi naungan surveyor berlisensi
menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan
dalam rangka kegiatan PTSL, mengingat beban kerja petugas ukur
Kantor Pertanahan yang sangat besar. Dalam rangka mengatasi
permasalahan tersebut, diperlukan adanya Surveyor Berlisensi
pada setiap daerah di seluruh Indonesia.

Dalam pengadaan Surveyor Berlisensi pada setiap daerah di
Indonesia, pemerintah juga perlu memperhatikan domisili dari
calon Surveyor Berlisensi tersebut. Calon Surveyor Berlisensi
biasanya akan cenderung untuk memilih wilayah kerja sesuai
dengan domisilinya. Hal tersebut yang juga menjadi penghambat
dalam pemerataan Surveyor Berlisensi di Seluruh Indonesia.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya solusi
dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Solusi yang ditawarkan
harus mampu mengakomodir kepentingan berbagai pihak.
Kepentingan yang harus dipertimbangkan adalah kepentingan
masyarakat, perintah, dan surveyor pertanahan itu sendiri.
Solusi yang ditawarkan dalam permasalahan tersebut adalah
dengan melakukan pembentukan surveyor berlisensi berbasis
desa. Surveyor berlisensi berbasis desa tersebut dapat membantu
pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah
di masing-masing desa, sehingga mempercepat pelaksanaan

22 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat