Page 52 - ESSAI AGRARIA 22.indd

No. 01/Juknis/D.VII/2018 adalah suatu pribadi, kelompok, atau
badan hukum yang sengaja melakukan kejahatan yang dapat
menghambat penanganan kasus pertanahan.

Kasus mafia tanah yang santer terdengar yakni kasus asisten
pribadi Nirina Zubir melakukan pemalsuan dokumen dan balik
nama terhadap 6 buah sertipikat milik ibu kandung Nirina. Asisten
pribadi Nirina yang bertindak sebagai mafia tanah bekerja sama
dengan oknum PPAT. Asisten pribadinya yang bernama Riri dan
juga Edrianto dihukum pidana penjara masing-masing selama 13
tahun dan denda masing-masing sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan
dua notaris PPAT atas nama Farida dan Ina divonis penjara 2 tahun
8 bulan dan denda masing-masing sebesar 1 miliar rupiah (Detik,
2022). Dalam kasus ini penyelesaiannya melalui pengadilan (upaya
represif litigasi) karena pihak Nirina ingin hukuman yang tegas
terhadap asistennya.
Dampak mafia tanah tidak hanya merugikan seseorang
maupun badan hukum sebagai korban, melainkan mampu
merusak tatanan hukum, menghambat masuknya investasi
dan melemahkan pertumbuhan ekonomi. Serta hilangnya trust
terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Nasional Badan
Pertanahan sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab pada
administrasi pertanahan (Vani, 2022).

Menurut Aldian (2022) upaya pemberantasan mafia tanah yang
marak di Indonesia dapat dilakukan dengan cara menindak pelaku
mafia tanah: (1) Meningkatkan integritas dan profesionalisme
aparat; (2) Meningkatkan kerja sama serta koordinasi antar
aparat dalam penanganan dan pemberantasan mafia tanah; dan
(3) Melakukan sertipikasi tanah (Aldian, 2022). Upaya tersebut
perlu dipisahkan menjadi upaya preventif dan upaya represif.
Upaya preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran dengan

Strategi Kolaboratif Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan 41
Perkara Pertanahan dan Pemberantasan Mafia Tanah