Page 53 - ESSAI AGRARIA 22.indd
P. 53
memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban
melalui peraturan (Richo, 2018). Sedangkan upaya represif
merupakan pemberian sanksi/hukuman yang bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan
(Zennia, 2020).
Penanganan Kasus Mafia Tanah
A. Tindakan penyertaan Mafia Tanah
Kasus Mafia Tanah tidak serta merta langsung menyalahgunakan
tanah milik pihak lain. Melainkan diawali dengan tindakan-
tindakan manipulasi tertentu yang melibatkan pihak lain.
Sesuai Pasal 55 ayat (1) KUHP, penyertaan adalah pihak yang
melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) dan
yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger), sehingga
mafia tanah tidak dilakukan sendirian. Umumnya mafia
tanah melibatkan oknum pegawai BPN, oknum kepala desa,
oknum notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oknum
aparat penegak hukum serta oknum pada Lembaga peradilan.
Oknum-oknum tersebut bertindak dengan menggunakan
cara-cara yang melanggar hukum, secara terorganisir, tertata
dan sistematis. Maka jelas jika praktik mafia tanah dilakukan
oleh orang-orang yang pengetahuan pertanahannya baik serta
mempunyai akses terhadap data, informasi, dan/atau dokumen
pertanahan (Sutaryono, 2021). Berikut tipologi tindakan
penyertaan Mafia tanah dan alternatif penyelesaiannya dalam
upaya preventif/pencegahan.
42 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat
