Page 58 - ESSAI AGRARIA 22.indd
P. 58
Alternatif Pendekatan Hak
pada Pengakuan Masyarakat Hukum
Adat sebagai Bentuk Perlindungan
Hak Tenurial
Athena Huberta Alexandra
Pendahuluan
eraturan mengenai masyarakat hukum adat dan hak-hak
Ptradisionalnya dapat ditemui melalui UUD NRI Tahun 1945
kemudian disusul dengan peraturan lain di bawahnya. Terhitung
sejak era reformasi hingga tahun 2014, Warman menginventarisasi
undang-undang yang mengatur eksistensi dan hak MHA sejumlah
16 peraturan (Warman, 2016).
Baik dalam konstitusi maupun undang-undang yang
berlaku, pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan secara
bersyarat. Dalam UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa MHA
diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat serta prinsip NKRI. Pun pada sektor kehutanan, melalui
Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pengukuhan MHA
dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah sepanjang menurut
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya.
Pada lingkup hukum adat, ketika sengketa terjadi akibat
tindakan mafia tanah, akan terdapat beban pembuktian yang
berlipat ganda. Hal ini karena di Indonesia, pengakuan terhadap
hukum adat cenderung bersandar pada paradigma subject-
47
