Page 55 - ESSAI AGRARIA 22.indd

B. Upaya Represif terhadap Mafia Tanah
Kegiatan Pertanahan termasuk dalam hukum perdata,
namun diperlukan penegakan hukum pidana yang benar agar
pemberantasan mafia tanah berhasil dan menimbulkan efek jera
(Rahmat, 2022). Upaya represif secara litigasi terhadap mafia
tanah merupakan pemberian sanksi pidana melalui pengadilan
terhadap oknum-oknum mafia tanah yang telah terbukti
melanggar peraturan yang telah berlaku dan merugikan korban.
Sedangkan non litigasi merupakan usaha untuk penyelesaian
kasus tanpa melalui pengadilan, misalnya mediasi dan lain-lain
(M.A. Prasetyo, 2022). Berikut merupakan upaya represif yang
dapat dikenakan kepada oknum-oknum mafia tanah.

Tabel 2. Tipologi tindakan oknum Mafia Tanah dan sanksinya
No. Tindakan Oknum Sanksi
Mafia Tanah
1 Notaris melakukan Berdasarkan Pasal 5 UU 30/2004 sanksi ringan
pelanggaran terhadap pada Notaris berupa teguran lisan. Sanksi kedua
UU 2/2014 tentang ialah teguran tertulis. Kemudian sanksi ketiga
Perubahan UU 30/2004 pemberhentian sementara hingga 6 bulan. Sanksi
tentang Jabatan Notaris yang terakhir ialah pemecatan dari jabatannya
secara tidak hormat. (Aldian, 2022)
2 Tumpang tindih Mediasi antara mediator dengan para pihak,
sertipikat tanpa unsur mediator sifatnya penengah yang memberi solusi
kesengajaan, seperti win-win solution.
Kasus pensertipikatan Maupun dapat melalui arbitrase dengan seorang
yang seharusnya dengan arbiter yang keputusannya bersifat win-lose
prosedur pemisahan solution.
bidang tanah namun (Margareta, 2021)
menjadi pendaftaran
tanah mentah.

Penutup
Maraknya mafia tanah karena ada celah pada pendaftaran
tanah di Indonesia yang belum usai. Selain itu, tanah memiliki
nilai yang selalu naik, bersifat langka, dan mudah dipindah
tangankan. Sering kali mafia tanah merugikan pemilik hak atas

44 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat