Page 87 - ESSAI AGRARIA 22.indd

keuntungan yang besar (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2021).
Kurang lebih terdapat enam pembagian peran pada mafia tanah
kelas teri, antara lain: (a) Pelaku utama, seringkali diisi oleh
pengusaha dan petinggi pemerintahan; (b) Pelaku di lapangan,
terdiri dari pemerintah daerah, pemerintah desa, polisi atau
tentara, advokat, hingga pemuka agama; (c) Pelaku di bidang
administrasi pertanahan, terdiri dari notaris atau PPAT (Pejabat
Pembuat Akta Tanah) dan pelaku AJB (Akta Jual Beli); (d) Pelaku
di kantor pertanahan, terdiri dari pejabat kantor pertanahan dan
pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional); (e) Pelaku di bidang
penerbitan hak atas tanah, terdiri dari pejabat tinggi kementerian
yang memberikan keputusan secara ilegal; dan (f) Pelaku di
bidang peradilan, terdiri dari jaksa, advokat, hakim dan kepolisian
untuk memenangkan gugatan pengusaha/mengalahkan gugatan
masyarakat.
Praktik mafia tanah setiap tahun selalu ada bahkan
dimungkinkan mengalami peningkatan. KPA setidaknya
menyebutkan terdapat lima faktor penyebab masih adanya praktik
mafia tanah, antara lain: (a) Pemilik modal masih menjadi subjek
utama dalam pembangunan Indonesia melalui investasi; (b)
Tingkat transparansi pertanahan yang minim; (c) Adanya konflik
kepentingan di antara pejabat dengan pengusaha; (d) Sistem
administrasi pertanahan dan kehutanan yang buruk (ketimpangan,
monopoli, mal-administrasi, hingga praktik kolutif dan/atau
koruptif dan (e) Lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan
esai ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan studi
literatur (kepustakaan) yang mengutamakan berbagai bentuk
literatur untuk memperoleh data yang valid dan hasil data
deskripsi. Terdapat dua variabel dalam penyusunan esai ini,
yaitu optimalisasi dan strategi dengan instrumen penelitian

76 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat