Page 82 - ESSAI AGRARIA 22.indd

mungkin dalam meminimalisir perkembangan kasus mafia tanah
dengan berbagai macam strategi salah satunya adalah melakukan
sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Peradilan
hingga Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dari tingkat pusat
hingga tingkat daerah.
Selain sinergi tersebut Kementerian ATR/BPN juga dapat
melakukan teori strategi top down – bottom up. Strategi ini
selain melibatkan sinergi kolaborasi antara beberapa lembaga
juga melibatkan peran serta masyarakat dalam meminimalisir
perkembangan kasus mafia tanah. Harapannya dengan melakukan
pencegahan dari atas (melibatkan kolaborasi beberapa lembaga
serta internal Kementerian ATR/BPN) dan dari bawah (pihak
masyarakat maupun pemerintah desa), harapan Indonesia untuk
memberantas kasus mafia tanah tidak hanya bagai mimpi di siang
hari.

Referensi
Bambang, P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah
dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum dan
Pembangunan Ekonomi, 9, (2), 269-280.
Yunawati, K,& Irwan, (2022). Pemberantasan Mafia Tanah dengan
Menggunakan Instrumen Hukum Pidana di Indonesia’.
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 2, (1), 109-130.
Keputusan Bersama Kabareskrim Dan Dirjen Penanganan Masalah
Agraria Pemanfaatan Ruang Dan Tanah No: B/01/V/2018/
Bareskrim - 34/SKB- 800/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 Tentang
Satgas Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah.
Nota Kesepahaman Antara Kementerian ATR/BPN Dengan Polri
tanggal 17 Maret 2017 No. 3/SKB/III/2017 dan B/26/III/2017

Strategi Kolaboratif Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan 71
Perkara Pertanahan dan Pemberantasan Mafia Tanah