Page 78 - ESSAI AGRARIA 22.indd

tanah adalah kasus bersama, setidaknya dalam menangani kasus
mafia tanah harus melakukan sinergi antar instansi dan lembaga
diantaranya internal Kementerian ATR/BPN, Aparat Penegak
Hukum, Aparat Peradilan hingga Pemerintah Daerah.

Mafia tanah tidak hanya bekerja secara individu namun juga
bekerja secara terstruktur dan terorganisir secara sistematis dalam
melaksanakan modusnya. Mafia tanah memiliki tipologi yang
kompleks sehingga kecil kemungkinan sebuah kasus mafia tanah
hanya melibatkan kejahatan perseorangan. Dalam hal kelompok
mafia tanah, mata rantai mafia tanah pasti akan melibatkan banyak
unsur baik dari eksternal maupun internal BPN. Sama halnya
seperti mata rantai lainnya, dalam mafia tanah tentunya memiliki
peran dan fungsinya masing-masing. Ada yang berperan sebagai
inisiator, penyandang dana, sebagai perantara dan sebagainya.
Namun berbagai peran tersebut tidak akan pernah dapat mencapai
tujuan yang ingin mereka capai tanpa adanya ‘bantuan dari orang
dalam’ selaku pemegang kebijakan atau yang mengetahui terhadap
sistem penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang.
Nampaknya upah pemberian negara terhadap pekerja internal BPN
dianggap belum cukup oleh beberapa oknum. Hingga akhirnya
mereka menghalalkan beberapa cara untuk ‘mencari penghasilan
tambahan’ dengan bekerja sama dengan Sebagian oknum untuk
kepentingan dirinya pribadi.

Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian ATR/
BPN terhadap beberapa instansi lain terbilang cukup bermanfaat,
namun harapannya kerja sama ini dapat terjalin dengan baik
hingga kapan pun. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan
kegiatan yang mengikutsertakan instansi luar sehingga silaturahmi
antara Kementerian ATR/BPN dengan instansi lain dapat terjalin
dengan harmonis baik di tingkat pusat, provinsi maupun ditingkat
paling bawah yaitu kabupaten/kota. Ajang silaturahmi ini dapat

Strategi Kolaboratif Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan 67
Perkara Pertanahan dan Pemberantasan Mafia Tanah