Page 73 - ESSAI AGRARIA 22.indd

Nasional yang tertuang dalam program nawacita Presiden Joko
Widodo tahun 2014 yaitu tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) yang ditargetkan sebanyak 126 juta bidang tanah
di Indonesia dapat terpetakan pada tahun 2025. Data Kementerian
ATR/BPN menunjukkan bahwa PTSL yang sudah dimulai sejak
tahun 2017 hingga akhir tahun 2021 telah menghasilkan total bidang
tanah terdaftar sejumlah 94,2 Juta (74,8%) dan total bidang tanah
bersertipikat sejumlah 79,4 Juta (63 %) (Sutaryono, 2022).
Selain melaksanakan kegiatan PTSL, Kementerian ATR/
BPN memiliki beberapa hal yang diamanahkan oleh negara
kepada lembaga tersebut seperti reforma agraria, legalitas tanah
serta pengadaan tanah untuk pembangunan. Namun, dalam
pelaksanaan beberapa amanah tersebut ditemukan beberapa
kendala yang dihadapi oleh Kementerian ATR/BPN salah satunya
adalah kejahatan pada bidang pertanahan atau yang sering disebut
dengan mafia tanah.

Kasus kejahatan pada sektor pertanahan tentunya tidak hanya
menjadi perhatian oleh masyarakat, namun juga menjadi perhatian
khusus beberapa pihak termasuk lembaga tertinggi negara yaitu
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Joko Widodo
resmi melantik mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn.) Dr.
(H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan A. Djalil
pada tanggal 15 Juni 2022 di Istana Negara. Dalam sambutannya,
Presiden Joko Widodo memberikan arahan yang cukup jelas
kepada Menteri ATR/BPN yang baru yaitu untuk menyelesaikan
pensertipikatan tanah milik rakyat, penanganan sengketa kasus
pertanahan termasuk mafia tanah, hingga melakukan percepatan
terkait penyelesaian lahan dan tata ruang untuk pembangunan Ibu
Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Tiga hal ini menjadi
fokus pekerjaan yang diprioritaskan oleh Kementerian Agraria dan

62 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat