Page 77 - ESSAI AGRARIA 22.indd

berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan
terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan.
Kementerian ATR/BPN tidak pernah tinggal diam dalam rangka
memberantas kasus mafia tanah. Strategi demi strategi senantiasa
dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN hingga melakukan
kolaborasi lintas sektor dalam pemberantasan kasus mafia tanah.
Hal ini dilakukan karena kasus mafia tanah tidak bisa dituntaskan
apabila hanya mengandalkan dari internal Kementerian ATR/BPN,
perlu Kerja sama dari berbagai pihak untuk memberantas kasus
mafia tanah seperti melibatkan aparat penegak hukum hingga
akhirnya Kementerian ATR/BPN melakukan berbagai bentuk
kerja sama dengan instansi lain diantaranya adalah:
1. Melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara
Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia nomor 3/SKB/III/2017 dan B/26/III/2017 tanggal 17
Maret 2017 tentang Kerjasama di bidang Agraria/Pertanahan
dan Tata Ruang.
2. Menerbitkan pedoman kerja antara Kementerian ATR/BPN
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 26/
SKB-900/VI/2017 dan 49/VI/2017 tentang Kerja sama di bidang
Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
3. Membuat keputusan bersama Kabareskrim Polri dan Dirjen
Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah
nomor B/01/V/2018/Bareskrim–34/SKB-800/V/2018 tentang
Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah tanggal 8
Mei 2018.
Melalui beberapa bentuk kerja sama tersebut, sebenarnya
membuktikan bahwa Kementerian ATR/BPN sangat
memperhatikan upaya-upaya pemberantasan kasus mafia tanah.
Kasus mafia tanah tidak dapat diperangi sendirian. Kasus mafia

66 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat