Page 81 - ESSAI AGRARIA 22.indd

informasi pertanahan; (2) Digitalisasi layanan pertanahan, layanan
ini diorientasikan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas
pelayanan, sekaligus mencegah manipulasi data dan informasi;
(3) Pencanangan Program Desa Lengkap atau Kelurahan Lengkap
yang berujung pada terwujudnya Kabupaten/Kota Lengkap. Desa/
Kelurahan Lengkap adalah desa/kelurahan yang seluruh bidang-
bidang tanah yang berada di wilayah tersebut sudah memenuhi
syarat lengkap dan valid baik secara spasial maupun yuridis; (4)
mengampanyekan kembali pentingnya mewujudkan Catur Tertib
Pertanahan yang berisikan tertib, hukum, tertib administrasi,
tertib penggunaan serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan
hidup (Sutaryono 2022).

Strategi bottom up yang dimaksudkan adalah dilaksanakan
atau dilakukan oleh pihak elemen masyarakat. Masyarakat sebagai
salah satu subjek pertanahan dalam hal ini pemegang hak atas
tanah tentunya juga memiliki andil yang cukup besar dalam
meminimalisir bahkan meniadakan kasus mafia tanah di Indonesia
antara lain dengan cara: (1) Masyarakat harus memastikan bahwa
tanah yang dimiliki minimal telah terdaftar dan bersertipikat; (2)
Masyarakat harus menjaga dan memanfaatkan tanah yang dimiliki
sesuai dengan sifatnya dengan melakukan prinsip right, reaction
and responsibility terhadap tanah yang mereka miliki; serta (3)
Pemerintah desa/kelurahan harus diberikan kemudahan dalam
mengakses data pertanahan di daerahnya sehingga pemerintah
desa dapat mengantisipasi penyalahgunaan data informasi
pertanahan mulai dari level desa.

Penutup
Mafia tanah sebagai salah satu kasus korupsi di bidang
pertanahan melibatkan banyak pihak dan merugikan berbagai
pihak. Kementerian ATR/BPN telah berupaya semaksimal

70 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat