Page 80 - ESSAI AGRARIA 22.indd

Namun seberapa besar upaya Kementerian ATR/BPN untuk
melakukan kerja sama dengan instansi lain, apabila tidak di
imbangi dengan perbaikan secara internal institusi pertanahan
ini nampaknya semua akan percuma. Akhirnya, Kementerian
ATR/BPN melalui biro humasnya merespons hal ini dengan
memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam
mengakses pelayanan dan pengaduan terkait pertanahan. Ada
beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengakses
pelayanan dan pengaduan terkait pertanahan diantaranya (1)
Website resmi ATR/BPN; (2) Media sosial ATR/BPN; hingga (3)
Layanan Hotline Pengaduan melalui WhatsApp ke nomor 0811-
1068-0000. Beberapa hal ini tidak hanya terdapat di Kementerian
ATR/BPN atau pusat saja, namun setiap kantor wilayah dan
setiap kantor pertanahan yang tersebar di seluruh Indonesia telah
menerapkan layanan serupa di daerahnya masing-masing dengan
istilah maupun cara mereka masing-masing sehingga masyarakat
mendapat kemudahan akses dalam pelayanan maupun pengaduan
terkait kasus-kasus pertanahan.
Sebenarnya, upaya dalam pemberantasan kasus mafia
tanah dapat dilakukan dengan teori strategi top down – bottom
up. Strategi top down – bottom up ini tidak hanya melibatkan 4
(empat) instansi yang disebutkan di atas namun juga melibatkan
pemerintah desa serta warga masyarakat maupun pihak lainnya.
Strategi yang dimaksudkan dalam hal ini lebih kepada tindakan
preventif (pencegahan) dikarenakan tentunya untuk melaksanakan
strategi penanganan yang kuratif sudah dilakukan oleh pihak
aparat penegak hukum.
Strategi top down menjadi domain Kementerian ATR/BPN.
Beberapa agenda yang sedang dan perlu diupayakan oleh Jajaran
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
antara lain adalah: (1) Transformasi digital terhadap data dan

Strategi Kolaboratif Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan 69
Perkara Pertanahan dan Pemberantasan Mafia Tanah