Page 75 - ESSAI AGRARIA 22.indd
P. 75

wilayah DKI Jakarta dan Bekasi. Dari 30 orang tersangka tersebut,
            sebanyak  13  orang  diantaranya  merupakan  pegawai  internal
            Badan Pertanahan Nasional yang terdiri dari tujuh orang Aparatur
            Sipil Negara (ASN) dan enam orang lainnya merupakan Pegawai
            Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Keterbukaan informasi
            mengenai  keterlibatan  pegawai  internal  Badan  Pertanahan
            Nasional dalam kasus mafia tanah menjadi fakta dan salah satu
            bukti  bahwa  Hadi  Tjahjanto  selaku  Menteri  Agraria  dan  Tata
            Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memegang komitmen
            untuk tidak pandang bulu dalam memberantas kasus mafia tanah
            di Indonesia meskipun kasus tersebut melibatkan pegawai internal
            institusi pertanahan tersebut.

                Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN Sunraizal,
            S.E., M.M., CFrA., CFE., CGAE., QRGP. mengatakan berdasarkan
            data  Target  Operandi  (TO)  Kementerian  ATR/BPN  Tahun  2018
            sampai dengan Tahun 2022 per 22 Agustus 2022 target operandi
            Kementerian ATR/BPN adalah 245 kasus namun pada kenyataannya
            terdapat  252  kasus  yang  telah  ditangani  oleh  Kementerian
            ATR/BPN.  Sedangkan  berdasarkan  pada  hasil  rapat  koordinasi
            penanganan kasus target operandi mafia tanah terdapat 244 kasus
            yang terindikasi melibatkan mafia tanah dan pada kenyataannya
            sudah sebanyak 252 kasus yang telah ditangani oleh Kementerian
            ATR/BPN.


                      Tabel 1. Jumlah Kasus Melibatkan Mafia Tanah
                No.    Tahun         Target             Realisasi
               1.     2018     61 Kasus           63 Kasus
               2.     2019     61 Kasus           62 Kasus
               3.     2020     61 Kasus           62 Kasus
               4.     2021     61 Kasus           64 Kasus
               JUMLAH          244 Kasus          251 Kasus
               Sumber: Data Kementerian ATR/BPN



            64    Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
                  Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80