Page 72 - ESSAI AGRARIA 22.indd
P. 72
Strategi Kolaborasi Percepatan
Pemberantasan Mafia Tanah
Binar Arco Gumilar
Pendahuluan
epemilikan terhadap suatu bidang tanah memerlukan kepastian
Khukum, dalam hal ini adalah kepastian letak, batas-batas bidang
tanah, serta status hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Melalui
peraturan tersebut pemerintah telah diberikan amanah secara
konstitusional bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah
sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola
dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Indonesia. Hal ini yang mendasari lahirnya Undang-undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau
sering disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Pada perkembangannya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan perhatian
khusus dari pemerintah khususnya dalam hal pelayanan pertanahan
terhadap masyarakat. Ini dibuktikan melalui Program Strategis
61
