Page 67 - ESSAI AGRARIA 22.indd

tepat. Hal ini yang kemudian oleh Utama (2020) disebut sebagai
“kehabisan bahan bakar” sebelum sempat memperjuangkan hak
tenurialnya.

Alternatif Pembaharuan Strategi Pengakuan Hak
Alternatif pembaharuan strategi pengakuan hak yang ingin
penulis sampaikan adalah pengakuan teregister pada hak tenurial
MHA dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang terlepas dari Perda
pengakuan. Peraturan yang berlaku saat ini adalah pengakuan
hutan adat yang dikelola oleh komunitas masyarakat hukum adat
melalui produk hukum SK Bupati juga SK Menteri LHK. Kemudian
apa saja yang menjadi pembeda antara alternatif yang diajukan?
Untuk menjawab hal tersebut terlebih dahulu perlu diuraikan
mengapa alternatif tersebut layak diajukan. Pertama, dalam UUPA
MHA tidak dapat mendaftarkan tanahnya secara komunal. Tenurial
berdimensi komunal yang hingga kini dikenal sebagai “hak ulayat”
merupakan milik bersama meskipun terdapat perbedaan bentuk
penguasaan (publik dan individu).
UUPA membatasi mereka yang dapat mendaftarkan tanah
hanya individu atau badan hukum. Perwakilan oleh Kepala Adat
tidak dapat dilakukan karena batas maksimal kepemilikan adalah
2 hektar, sedangkan pendaftaran per anggota kaum tidak bisa
dilakukan karena risiko tanah akan dijual lepas (Cahyaningrum,
2012). Maka tidak memungkinkan MHA untuk memiliki sertipikat
sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak ulayat yang
bersifat komunal.

Kedua, terdapat peluang untuk dapat mendaftarkan tanah
milik komunal, yaitu dengan mengidentifikasi subjek sebagai
“kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama”
sebagaimana dalam Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reformasi

56 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat