Page 76 - ESSAI AGRARIA 22.indd

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa realita
kasus mafia tanah yang ada di Indonesia melebihi dari target yang
ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN bahkan mungkin pada
kenyataan di lapangan masih banyak kasus mafia tanah yang belum
terungkap atau belum terlaporkan kepada Kementerian ATR/BPN.
Berdasarkan beberapa kasus yang melibatkan mafia tanah tersebut
ada beberapa kasus yang mengemuka dan menjadi konsumsi
pembahasan masyarakat diantaranya kasus PTPN 2-Medan tentang
kasus mafia tanah dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah
Palsu, Modus mafia tanah eksekusi melebihi gugatan Ultra Petita
pada tanah seluas 3,1 hektar, modus mafia tanah yang dilaporkan
oleh Ditto Pati Djalal terkait pengalihan nama pemilik Hak Atas
Tanah kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik asli di
Cilandak Barat, kasus pemalsuan surat kuasa hingga penukaran
sertipikat asli dengan sertipikat palsu yang terjadi di Pondok
Pinang hingga dugaan intervensi oleh mantan Kadiv Propam Polri
Ferdy Sambo terhadap salah satu pengusaha di Manado terkait
proses kasus mafia tanah yang menimpa pengusaha tersebut.

Pemberantasan Kasus Mafia Tanah

Kejahatan dalam bidang pertanahan hingga saat ini belum
pernah usai bahkan persepsi yang terbentuk di tengah masyarakat
menyatakan bahwa kasus mafia tanah bisa di ibaratkan seperti
bongkahan gunung es di tengah lautan yang memang perlu
diwaspadai serta perlu mendapatkan perhatian dan penanganan
khusus. Apabila melihat dalam peraturan yang menjadi dasar
kegiatan pertanahan di Indonesia, istilah mafia tanah tidak akan
kita temukan. Menurut Petunjuk Tenis tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Mafia Tanah Nomor 01/Juknis/D.VII/2018
menyatakan bahwa mafia tanah adalah individu, kelompok dan/
atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk

Strategi Kolaboratif Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan 65
Perkara Pertanahan dan Pemberantasan Mafia Tanah