Page 74 - ESSAI AGRARIA 22.indd

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam kepemimpinan
Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN yang baru saat ini. Data
untuk tulisan ini diperoleh melalui studi Kepustakaan, berdasarkan
pengalaman dan pengamatan penulis dalam membaca, mengkaji,
melihat dan mempelajari peraturan-peraturan terkait mafia tanah.

Kasus Mafia Tanah
Dikutip melalui laman cnbcindonesia.com (2020)
Kementerian ATR/BPN mencatat setidaknya ada 9.000 laporan
terkait masalah lahan yang diterima sejak tahun 2015 sampai tahun
2019 dan 50 persen dari jumlah kasus tersebut diantaranya adalah
terkait kasus mafia tanah. Sedangkan dikutip dari CNN Indonesia
(2021) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional mencatat kasus yang terindikasi sebagai mafia tanah di
Indonesia sejak tahun 2018 mencapai 242 kasus. Menurut Direktur
Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan RB Agus
Widjayanto sebanyak 242 kasus tersebut telah mencapai status P21.

Tidak berhenti disitu saja, pada awal masa kepemimpinan
Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional yang baru menggantikan Sofyan
A. Djalil terdapat fakta yang cukup mencengangkan publik.
Masyarakat dikagetkan dengan keterlibatan beberapa pegawai
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kasus mafia tanah yang
tersebar di Indonesia. Belum genap 100 hari Kementerian ATR/
BPN dipimpin oleh mantan Panglima TNI tersebut, kasus mafia
tanah sudah banyak terungkap mulai dari ujung barat hingga
ujung timur Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Di Daerah
Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menurut informasi dari Direktur
Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki
Haryadi, jajaran Polda Metro Jaya telah menetapkan sebanyak 30
orang tersangka dalam pelibatan kasus mafia tanah yang terjadi di

Strategi Kolaboratif Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan 63
Perkara Pertanahan dan Pemberantasan Mafia Tanah