Page 144 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 144
PERUMUSAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES
REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI
WILAYAH DESA DAN ANALISIS EKONOMINYA
GUNA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Senthot Sudirman, Aristiono Nugroho, dan Sri Kistiyah
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
A. Latar Belakang
Winoto (2007, hlm.777) mendefinisikan reforma agraria sebagai
landreform yang berada di dalam mandat konstitusi, politik, dan
undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan
dalampenguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah
namun ditambahkan juga accessreform. Kata kunci “mewujudkan
keadilan” dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan serta
pemanfaatan tanah menjadi frasa kunci yang harus diejawantahkan
dalam program reforma agraria. Selanjutnya “access reform”
atau penataan akses menjadi bagian program lanjutan dan tidak
terpisahkan dari kegiatan mewujudkan keadilan penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Menurut Perpres Nomor 86 Tahun 2018 reforma agraria
didefinisikan sebagai penataan kembali struktur penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih
berkeadilan melalui penataan aset disertai dengan penataan akses
untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Definisi tersebut sama dengan
definisi tentang reforma agraria oleh Winoto (2007, hlm.777),
dimana reforma agraria terdiri dari dua program yang terpadu dan
berkesinambungan antara penataan aset dengan penataan akses
dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia.
Secara lebih rinci dalam Pasal 2, Perpres. Nomor 86 Tahun 2018
disebutkan bahwa Reforma agraria bertujuan untuk mengurangi
