Page 145 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 145
136 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka
menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria,
menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah, menciptakan lapangan kerja
untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat
kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan
pangan, dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
Hal tersebut bermakna bahwa melalui cara mengurangi ketimpangan
penguasaan dan pemilikan tanah, pemerintah akan menciptakan
keadilan,menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan
sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis
agraria.
Dalam program aset reform (penataan aset) disamping kegiatan
redistribusi tanah sampai tahap pendaftaran tanah, juga dilakukan
kegiatan penguatan hak milik atas tanah yang dikuasai masyarakat.
Program ini akan berakhir pada terciptanya kondisi dimana seluruh
bidang-bidang tanah di luar areal kehutanan yang disebut APL
(Areal Penggunaan Lain) di Indonesia akan terdaftar dan diupayakan
bersertipikat. Sertipikat hak atas tanah inilah yang akan menjadi
alat jaminan akses permodalan bagi pemegangnya dari lembaga
keuangan yang dipilihnya untuk memperoleh pinjaman permodalan
guna menciptakan usaha baru dan/atau mengembangkan varian
dan skala usaha yang ada.
Penataan akses reforma agraria dapat melalui program
pemberian akses permodalan atau bantuan lain yang berupa kegiatan
pemberdayaan masyarakat. Kegiatan penataan akses meliputi
kegiatan pemetaan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan,
pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, penggunaan
teknologi tepat guna, diversifikasi usaha, fasilitasi akses permodalan,
fasilitasi akses pemasaran, penguatan basis data dan informasi
komoditas, serta penyediaan infrastruktur pendukung.
Keberhasilan penataan akses reforma agraria sangat tergantung
pada para pihak yang seharusnya dilibatkan guna mewujudkan