Page 48 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Akses Reform dan Analisis Ekonomi Berbasis Potensi Wilayah: 39
Studi Kasus di Kalurahan Genjahan, Gunung Kidul
Dalam pengembangannya, tindak lanjut dari reforma agraria
ini umumnya dilanjutkan dengan access reform. Sama halnya
dengan reforma agraria, bahwa adakalanya access reform ini juga
menyesuaikan dengan reforma agraria yang sudah dilaksanakan.
Artinya perlu penyesuaian agar selaras dengan potensi dari masing-
masing wilayah tersebut. Tidak bisa tentunya access reform ini
digeneralisasi atau dipersamakan untuk setiap wilayah. Kondisi
wilayah di Indonesia yang secara geografis berbeda-beda tentu
butuh sentuhan dan pendekatan yang berbeda pula. Limbong
(2012), berpendapat bahwa access reform atau penyediaan akses/
sarana ini dapat dikembangkan berdasarkan potensi-potensi yang
ada pada masing-masing daerah. Dengan demikian, berarti tidak
semua daerah akan mendapatkan akses/sarana dalam wujud yang
sama, karena sangat tergantung pada potensi daerahnya.

Selain itu, penataan access reform dapat dilaksanakan melalui
program pemberian akses permodalan serta bantuan lain yang
berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang riil. Seperti
kegiatan pemetaan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan,
pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, penggunaan
teknologi tepat guna, diversifikasi usaha, fasilitasi akses permodalan,
fasilitasi akses pemasaran, penguatan basis data dan informasi
komoditas, serta penyediaan infrastruktur pendukung. Lebih lanjut
Limbong (2012) berpendapat, untuk mewujudkan program tersebut
menjadi wujud kerja nyata, diperlukan peran aktif instansi terkait
yang sesuai dengan potensi yang ada seperti misal Dinas Pertanian
maupun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sinergisitas antara potensi wilayah/daerah yang menjadi
unggulan maupun usaha serta program yang sesuai tersebut
bukanlah sekedar wacana saja, artinya antara pemetaan potensi
wilayah diperlukan untuk ditindaklanjuti dengan program yang
tepat dan realistis. Di sinilah sebenarnya peran dari instansi terkait
menjadi kunci dari keberhasilan program tersebut. Dengan kata
lain keberhasilan penataan access reform sangat tergantung pada
para pihak yang seharusnya dilibatkan guna mewujudkan penataan
akses yang meliputi penyediaan akses infrastruktur pendukung,