Page 151 - Land Reform dari Masa ke Masa

132 Land Reform Dari Masa Ke Masa

Penutup: Birokrasi sebagai Pewujud Keadilan
Sosial?

Bagaimana birokrasi saat ini, baik di Badan
Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian,
Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertambangan,
maupun mereka yang berada di badan-badan
pemerintahan daerah, dapat mengatasi warisan, posisi, dan
kebiasaan sebagai birokrasi-otoritarian-rente. Selalu saja
ada tarikan kuat untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan
itu. Inilah bagian dari tirani status quo. Memang diperlukan
pengetahuan yang memadai mengenai apa yang terjadi,
apa saja yang menyebabkannya, dan bagaimana proses
pembentukannya. Tapi, lebih dari itu seperti telah diberikan
tauladan oleh buku Mochammad Tauchid (1952, 1953)
adalah mengembangkan aspirasi kebangsaan dan
kerakyatan sekaligus. Aspirasi ini dapat membimbing
komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang teguh untuk
mengubah birokrasi otoritarian pemburu rente menjadi
birokasi agraria yang mewujudkan keadilan sosial.
Haluan reformasi birokrasi, yakni menciptakan apa
yang diistilahkan dengan good governance, yang sering
diterjemahkan menjadi “tata kepemerintahan yang
baik”, bisa salah arah. Birokrasi pemerintahan yang
ramping, efisien, transparan dan akuntabel dalam dan
proses penggunaan kewenangan, termasuk pengelolaan
keuangan, jauh dari perilaku korupsi, dan senantiasa
konsultasi dengan stakeholder, tidak cukup memadai.
Penulis berargumen bahwa kita perlu mengerjakan
kembali secara serius dan terus-menerus mengerjakan
reformasi birokrasi pada berbagai arena pemerintahan
dengan mengkerangkakannya sebagai bagian dari upaya
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo-
nesia, lebih khusus lagi, untuk mewujudkan keadilan
agraria.