Page 148 - Land Reform dari Masa ke Masa

Epilog : Pemerintah Sebagai Pengurus Rakyat 129

sumber daya alam yang menjadi sandaran keberlangsungan
hidupnya (Fauzi , 2002).
Dalam posisi negara Orde Baru yang sangat
birokratik dan otoritarian, seperti banyak dianalisis oleh
ilmuan sosial Indonesia tahun 1980an dan 1990an
(misalnya Bulkin 1984a, 1984b, Mas’oed 1989, Tornquist
1990, Budiman 1991) , pengadaan tanah untuk usaha
100
produksi pertambangan, kehutanan, perkebunan,
perumahan, maupun kawasan industri memberikan
kemungkinan luas bagi para birokrat pemburu rente
untuk berkiprah. Maksudnya, korupsi menyertai
penggunaan (dan penyalahgunaan) kewenangan untuk
membuat keputusan publik tertentu, yakni berupa
pemberian konsesi-konsesi untuk penguasaan tanah/
pengusahaan hutan/pengerukan barang tambang/
eksploitasi gas dan minyak bumi/dan lain-lainnya.
Pejabat birokrasi menyusun peraturan dan
mekanisme untuk memperoleh rente ekonomi bagi
keuangan Negara berupa pendapatan pajak, royalti,
maupun pungutan-pungutan berbagai bentuk.
Prosedur yang rumit (dan yang diperumit) menjadi
arena sekaligus kekuasaan yang dapat diandalkan para
birokrat pemburu rente untuk menghadapi para pelaku
bisnis yang menjadi sasarannya. Para birokrat pemburu
rente senantiasa tahu, bila perlu memonopoli informasi
dan kewenangan dalam menjalankan prosedur-prosedur
itu. Misalnya saja Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN) membuat surat keputusan Izin Lokasi untuk
proyek-proyek kawasan industri atau kawasan
perumahan real estate tertentu. Birokrasi yang bersifat
pemburu rente juga bersifat otoritarian karena

100 Untuk kajian teori-teori negara paska kolonial secara ringkas,
lihat: Budiman (1996) dan Hadiz (1999).