Page 150 - Land Reform dari Masa ke Masa

Epilog : Pemerintah Sebagai Pengurus Rakyat 131

raksasa nasional maupun transnasional, dan pada
gilirannya memberi jalan bagi akumulasi kekayaan elite
oligarki yang mendominasi ekonomi politik Indonesia.
Menurut penelitian dari Robison and Hadiz (2004),
Hadiz dan Robison (2005) dan Hadiz (2001, 2004a,
2004b, 2006) dan Winter (2011:139-192) kebanyakan
oligark Indonesia ini berhasil melewati badai krisis
finansial dan perubahan politik di masa transisi demokrasi
(1998-1999), bahkan kemudian dapat bekerja lebih baik
lagi dalam tatanan politik yang demokratis. Mereka telah
berhasil membentuk kembali diri mereka menjadi aktor-
aktor demokratik melalui partai-partai politik dan
parlemen yang mereka mainkan. Dengan demikian
lembaga-lembaga demokrasi itu telah dipakai dan
dibajak oleh oligarki lama yang merupakan eksponen
utama dari rejim yang terdahulu.
Ketika kebijakan desentralisasi diterapkan mulai
tahun 2001, para oligarki pun berhasil menyesuaikan
diri dan memanfaatkannya dengan mendesentralisasikan
pula kekuatan oligarkinya dan membangun jaring-jaring
baru dengan kekuatan lokal, termasuk pula dengan para
“bandit-bandit dan preman politik dalam kepemimpinan
partai-partai, parlemen-parlemen dan lembaga-lembaga
eksekutif yang kesemuanya mengendalikan agenda
desentralisasi”. Dengan kebijakan desentralisasi, yang
101
berlangsung semenjak tahun 2000, kewenangan
pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan konsesi-
konsesi berupa ijin lokasi, pengusahaan hutan skala kecil,
konsesi eksplotasi tambang batu bara, dan lainnya, telah
membuat para pemburu rente berlipat ganda begitu
cepat, membanyak, dan meluas di badan-badan
pemerintahan daerah.

101 Hadiz mengistilahkannya sebagai “newly decentralized, preda-
tory networks of patronage” (Hadiz 2004a:699).