Page 122 - Pemodelan Spasial untuk Prediksi Pengunaan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

hanya 2-3 kali dalam setahun, ini berbeda dengan penghasilan
dari sektor non pertanian di kawasan perguruan tinggi yang dapat
dirasakan setiap bulannya bahkan setiap hari. Fakta yang terjadi
sudah dibuktikan oleh Ni’mah & Zelinda (2021) yaitu pembangunan
perguruan tinggi memiliki hubungan positif terhadap perubahan alih
fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman secara konsisten setiap
tahunnya.

B. Tekanan (Pressure) yang Memperlaju Konversi Lahan Pertanian
1. Inkonsistensi Pemberian Perizinan untuk Alih Fungsi Lahan
Pertanian
Kemudahan birokrasi perizinan dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Sleman kepada para investor dalam pengembangan
sektor perdagangan, pariwisata, permukiman, dan lainnya (Muis,
Wawancara 11 Januari 2024). Kebijakan publik yang dibuat oleh
pemerintah berupa keputusan, regulasi, dan peraturan belum dapat
menerapkan sepenuhnya kepada pemangku kepentingan tanpa
terkecuali apapun kepentingannya. Permasalahan utama dalam
penyalahgunaan untuk kemudahan perizinan terletak pada dua poin
utama yaitu: (i) implementasi kebijakan tersebut yang dapat dipatuhi
oleh masyarakat yang menggunakan lahan; serta (ii) serta pemberian
sanksi kepada oknum yang melanggar kebijakan tersebut (Rozano,
Wawancara 26 Januari 2024).
Implementasi kebijakan dalam permohonan izin alih fungsi
lahan pertanian mengalami penyalahgunaan oleh pihak tertentu agar
dimudahkan penerbitan izin tanpa melalui proses perizinan yang
berlaku (Rozano, Wawancara 26 Januari 2024). Proses alih fungsi
lahan pertanian menjadi lahan terbangun dimulai dengan penerbitan
akta Pengikatan Jual Beli (PJB) di hadapan Notaris yang ditunjuk oleh
pihak yang berkepentingan. Permohonan perizinan diajukan kepada
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk dapat diterbitkan
pertimbangan teknis pertanahan. Persyaratan yang telah dipenuhi
dilanjutkan untuk pengajuan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
(IPPT) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Sleman. Surat IPPT menjadi bukti utama untuk

BAB IV 91
Dinamika Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian