Page 123 - Pemodelan Spasial untuk Prediksi Pengunaan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
P. 123
dapat menggunakan dan memanfaatkan lahan dalam kegiatan usaha
maupun non usaha.
Realita yang terjadi sering adanya konflik kepentingan yang
membuat proses perizinan menjadi berantakan (Rozano, Wawancara
26 Januari 2024). Berbagai pihak berkepentingan yang memiliki
kekuasaan besar maupun pelaku bisnis yang memiliki modal besar
dapat mengorbankan proses alih fungsi lahan pertanian yang berlaku
di Kabupaten Sleman. Pihak-pihak yang dapat melanggar aturan ini
mengajukan lahan yang luas dalam pembangunannya, sehingga lokasi
yang diinginkan tidak dapat sepenuhnya berada di kawasan lahan
pertanian yang dapat diterbitkan IPPT. Langkah ekstrem diambil oleh
pihak tersebut dengan memberikan “surat rekomendasi” oleh pihak
yang berkuasa, sehingga penerbitan surat-surat untuk pengajuan
IPPT dapat diloloskan secara mudah. Benturan terhadap kepentingan
pembangunan sering terjadi di dalam maupun di luar kawasan APY.
Perlindungan lahan pertanian memang menjadi prioritas utama,
tetapi kenyataan yang terjadi dapat dimudahkan jika itu berkaitan
dengan pembangunan yang menguntungkan bagi perekonomian
masyarakat luas.
Pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar alih fungsi
lahan pertanian tidak dapat berjalan dengan benar karena adanya
konflik kepentingan dan sistem pengawasan yang belum dapat
menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sleman (Rozano, Wawancara
26 Januari 2024). Pihak berkepentingan yang mengajukan perizinan
dapat diawasi melalui permohonannya jika sesuai dan tidak sesuai,
meskipun adanya pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan untuk
meloloskan kepentingannya. Permasalahan lainnya saat perubahan
alih fungsi lahan pertanian yang langsung melaksanakan pembangunan
tanpa memiliki surat IPPT dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Pengawasan yang dilakukan belum dapat menjangkau seluruh
wilayah Kabupaten Sleman yang sangat luas. Partisipasi masyarakat
untuk melaporkan adanya pelanggaran cukup rendah dikarenakan
masyarakat mengira memang sudah diberikan perizinannya di
lokasi tersebut maupun jika melaporkan tidak ada tindakan/sanksi
92 Pemodelan Spasial untuk Prediksi Penggunaan dan
Pengendalian Alih Fungsi Lahan pertanian