Page 123 - Pemodelan Spasial untuk Prediksi Pengunaan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
P. 123

dapat menggunakan dan memanfaatkan lahan dalam kegiatan usaha
            maupun non usaha.
                Realita yang  terjadi  sering  adanya  konflik  kepentingan yang
            membuat proses perizinan menjadi berantakan (Rozano, Wawancara
            26 Januari 2024).  Berbagai  pihak berkepentingan  yang  memiliki
            kekuasaan besar maupun pelaku bisnis yang memiliki modal besar
            dapat mengorbankan proses alih fungsi lahan pertanian yang berlaku
            di Kabupaten Sleman. Pihak-pihak yang dapat melanggar aturan ini
            mengajukan lahan yang luas dalam pembangunannya, sehingga lokasi
            yang diinginkan  tidak dapat  sepenuhnya  berada di  kawasan  lahan
            pertanian yang dapat diterbitkan IPPT. Langkah ekstrem diambil oleh
            pihak tersebut dengan memberikan “surat rekomendasi” oleh pihak
            yang  berkuasa,  sehingga penerbitan  surat-surat untuk pengajuan
            IPPT dapat diloloskan secara mudah. Benturan terhadap kepentingan
            pembangunan sering terjadi di dalam maupun di luar kawasan APY.
            Perlindungan  lahan pertanian  memang  menjadi  prioritas utama,
            tetapi  kenyataan yang  terjadi dapat dimudahkan jika itu berkaitan
            dengan pembangunan  yang  menguntungkan  bagi perekonomian
            masyarakat luas.

                Pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar alih fungsi
            lahan  pertanian  tidak dapat  berjalan dengan  benar  karena adanya
            konflik  kepentingan dan  sistem  pengawasan  yang  belum dapat
            menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sleman (Rozano, Wawancara
            26 Januari 2024). Pihak berkepentingan yang mengajukan perizinan
            dapat diawasi melalui permohonannya jika sesuai dan tidak sesuai,
            meskipun adanya pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan untuk
            meloloskan kepentingannya.  Permasalahan lainnya saat perubahan
            alih fungsi lahan pertanian yang langsung melaksanakan pembangunan
            tanpa memiliki  surat IPPT  dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
            Pengawasan  yang  dilakukan  belum  dapat  menjangkau  seluruh
            wilayah Kabupaten Sleman yang sangat luas. Partisipasi masyarakat
            untuk  melaporkan  adanya  pelanggaran  cukup  rendah  dikarenakan
            masyarakat  mengira  memang  sudah diberikan  perizinannya di
            lokasi tersebut maupun jika melaporkan tidak ada tindakan/sanksi



            92    Pemodelan Spasial untuk Prediksi Penggunaan dan
                  Pengendalian Alih Fungsi Lahan pertanian
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128