Page 74 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 74

alat  produksi (modal)  yang berkelanjutan  sedangkan
                        Penataan  Akses membuka kesempatan masyarakat
                        berusaha secara lebih baik karena ketersediaan sarana
                        produksi  lain, keterampilan,  kelembagaan  dan  pasar.
                        Sejalan dengan temuan Soetarto et al. (2007), reforma
                        agraria melalui  redistribusi  tanah berdampak  secara
                        nyata bagi kondisi kesejahteraan masyarakat menjadi
                        lebih baik, indikatornya antara lain adanya kepemilikan
                        lahan  sawah,  pemukiman  rumah  seisinya dan adanya
                        rasa aman, pencapaian pendidikan lebih tinggi, orientasi
                        pada masa depan, dan kehidupan sosial yang lebih baik.
                2)  Pemberdayaan  Hak  atas Tanah;  Pemberdayaan Tanah
                    Masyarakat; Penanganan Akses Reforma Agraria dan Catatan
                    Kritis tentangnya
                    Dalam konteks Penataan  Akses, istilah Pemberdayaan
                    muncul  dalam  Petunjuk  Teknis  Akses  Reforma  Agraria
                    2017 hingga 2023, dengan artikulasi berbeda-beda, sebagai
                    contoh:  tahun 2018-2020  disebut Pemberdayaan Hak  atas
                    Tanah (PHT), tahun 2021-2023 disebut Pemberdayaan Tanah
                    Masyarakat  (PTM),  sedangkan  teknis  pelaksanaan dari
                    Penataan Akses disebut Penanganan Akses Reforma Agraria
                    (PARA).
                    Berikut profil program pemberdayaan  di  lingkungan
                    Kementerian ATR/BPN:
                     1  Nama Program       : Pemberdayaan Masyarakat
                                             Pasca Legalisasi Aset Melalui
                                             Fasilitasi Akses ke Sumber-
                                             sumber Produksi dan Ekonomi
                        Tahun              : 2017
                        Pengampu           : Direktorat Pemberdayaan Hak
                                             Atas Tanah, Direktorat Jenderal
                                             Hubungan Hukum Keagrariaan
                        Penanggungjawab    : Kakanwil BPN Provinsi





                                                                 BAB III  59
                                                    PENATAAN AKSES INKLUSIF
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79