Page 71 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

partisipasi masyarakat diartikan sebagai tindakan turut
mengambil kesempatan dalam proses politik negara untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, antara lain
mengembangkan kemampuan dan potensi; mengontrol
sumberdaya; dan menyelesaikan masalah mandiri.
Idealnya, pemberdayaan masyarakat dilakukan hingga
tercipta kader pemberdayaan masyarakat yang mampu
mempercepat perubahan (enabler); memerantarai
(mediator); mendidik (educator); merencanakan (planner);
memperjuangkan (advocator); menggerakkan (activist); dan
melaksanakan hal-hal teknis (Permendagri No 7 Tahun 2007,
pasal 10). Dalam konteks Penataan Akses, Petugas Lapangan/
Tenaga Pendukung (Field Staff/FS) semestinya juga dibekali
kemampuan yang diatur dalam Permendgari No 7 Tahun 2007
tentang KPM karena subjek yang diberdayakan diharapkan
menjadi KPM.
Cholisin (2011) menyebutkan dua strategi dalam
Pemberdayaan Masyarakat, yaitu:
1) Strategi 1: Menciptakan Iklim, Memperkuat Daya, dan
Melindungi
Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari tiga sisi,
yaitu pertama menciptakan iklim/kondisi yang
memungkinkan masyarakat berkembang (enabling),
dengan asumsi setiap orang mampu berkembang;
kedua memperkuat potensi atau daya masyarakat
(empowering), dengan usaha pokok berupa peningkatan
taraf pendidikan, kesehatan, dan sumber-sumber
penghidupan lainnya; ketiga melindungi yang lemah
agar tidak semakin lemah, artinya keberpihakan agen
pemberdayaan harus jelas mendahulukan kelompok
rentan, bukan memperkuat yang sudah kuat.

2) Strategi 2: Program Pembangunan Perdesaan
Program Pembangunan Perdesaan terdiri atas empat
pilar, yaitu (1) Pembangunan Pertanian, program ini
bertujuan meningkatkan hasil dan pendapatan petani,

56 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul