Page 68 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

kepada pusat hingga mencapai 80 % (Baswir 1999 dalam Sulistiyani
2017), sementara itu berbagai daerah adalah penyedia sumber daya
modal pembangunan. Hal ini merupakan fakta bahwa logika “tetesan ke
bawah” (tricle down effect) dari pendekatan ekonomi pertumbuhan tidak
pernah terjadi, namun justru menimbulkan penghisapan/eksploitasi
dan akumulasi alih-alih pembangunan dan distribusi. Bahkan, pada
periode tersebut, struktur ekonomi oligarkis sudah muncul (Andriono
1999 dalam Sulistiyani 2017).
Pendekatan ekonomi pertumbuhan tidak hanya menimbulkan
ketimpangan di sektor agraria dalam bentuk kepemilikan modal dan
penguasaan lahan serta aset negara oleh para konglomerat domestik
dan asing, tetapi juga ketimpangan pada (a) rasio akses pendidikan
menurut gender sebesar 3 (laki-laki) : 1 (perempuan) pada 1971-1990
(BPS 1983-1996 dalam Sulistiyani 2017); dan (b) penyerapan fasilitas
kredit antara pertanian (7,6 % - 7,5 %) dengan sektor perindustrian
(34,2 % - 33,3 %); perdagangan (32,8 % - 26,1 %); dan jasa (18,7 %
- 22,4 %) selama 1985-1993 (Hasibuan 1994 dalam Sulistiyani 2017),
sementara itu proporsi produksi dan penyerapan tenaga kerja nasional
di sektor pertanian lebih tinggi daripada sektor-sektor lainnya,
berturut-turut sebesar 24,4 dan 55,9 (1980); 22,7 dan 54,7 (1985);
19,5 dan 49,2 (1990), namun nilai produktivitas sektor pertanian
menurun tajam dengan penyerapan tenaga kerja yang melandai,
pada 1991 sektor industri mulai mengimbangi dan melampaui sektor
pertanian (Djojohadikusumo 1994). Penurunan produktivitas lahan
tersebut menandakan gejala penurunan daya dukung lahan, baik
karena degradasi kesuburan tanah (masalah ekologis) dan minimnya
daya beli petani (masalah sosial ekonomi) terhadap sarana produksi
seperti benih dan pupuk (Antoro 2006).

1. Pemberdayaan Masyarakat; Pemberdayaan Hak atas Tanah;
Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) dan Penanganan Akses
Reforma Agraria (PARA)
1) Pemberdayaan Masyarakat: Pengertian, Kaidah, dan Strategi
Pelajaran penting dari sejarah pembangunan di era Orde Baru
ialah pendekatan pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan

BAB III 53
PENATAAN AKSES INKLUSIF