Page 69 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 69

karakter ekosistem, sosial, dan budaya Indonesia, sehingga
                    pendekatan baru yang lebih ramah sosial,  lingkungan dan
                    budaya diperlukan.
                    Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable  Development),
                    sebagai    bagian     dari    ideologi    pembangunan
                    (developmentalism), dipromosikan sebagai pendekatan baru
                    yang  mempertemukan  kepentingan ekonomi,  ekosistem/
                    lingkungan hidup, dan sosial. Pembangunan Berkelanjutan
                    menghadirkan     pemberdayaan     untuk     mengurangi
                    ketergantungan dan ketimpangan.
                    Peraturan Presiden No 86  Tahun 2018  tentang Reforma
                    Agraria menyamakan Penataan  Akses (Access Reform)
                    dengan Pemberdayaan Masyarakat.
                    Ife (1995)  bependapat bahwa  pemberdayaan bertujuan
                    untuk meningkatkan kekuatan dari yang lemah, sedangkan
                    Suhendra (2006) menakrifkan pemberdayaan sebagai suatu
                    kegiatan yang  berkelanjutan, dinamis, dan  strategis  untuk
                    melibatkan seluruh potensi yang ada dalam perubahan.
                    Menurut Chambers (1995),  pemberdayaan masyarakat
                    merupakan  sebuah  konsep  pembangunan  ekonomi  yang
                    memperhatikan nilai-nilai  sosial,  konsep ini  merfleksikan
                    paradigma baru dari pembangunan. Sedangkan (Noor 2011)
                    berpendapat bahwa Pemberdayaan Masyarakat (community
                    empowerment) adalah tindakan negara untuk memberikan
                    fasilitasi kepada masyarakat lokal  dalam  perencanaan,
                    pengambilan    keputusan   dan   pengelolaan   terhadap
                    sumberdaya  yang  dimilikinya  sehingga mampu mandiri
                    secara ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan.
                    Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2007 tentang
                    Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)  membatasi
                    Pemberdayaan  Masyarakat sebagai suatu strategi  yang
                    digunakan  dalam pembangunan        masyarakat untuk
                    mewujudkan     kemampuan     dan   kemandirian   dalam
                    kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.




            54    REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
                  Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
                  di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74