Page 67 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

BAB III

PENATAAN AKSES

INKLUSIF

Bab ini dimulai dengan menguraikan Pemberdayaan Masyarakat
dan beberapa istilah pemberdayaan yang pernah digunakan di
lingkungan Kementerian ATR/BPN, antara lain Pemberdayaan Hak
atas Tanah; Pemberdayaan Tanah Masyarakat; dan Penanganan
Akses Reforma Agraria sebagai bentuk Penataan Akses, didahului
dengan argumentasi mengapa pendekatan pemberdayaan penting
sebagai alternatif dalam pembangunan daripada pendekatan
yang menciptakan ketergantungan dan ketimpangan; kemudian,
dilanjutkan dengan pembahasan mengenai praktik Penataan Akses
Inklusif di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul,
sebagai praktik pembelajaran diuraikan, meliputi RO I TA 2022 dan
RO II TA 2023.

Pendekatan ekonomi pertumbuhan menjadi kiblat pembangunan
Indonesia sejak Pelita I hingga VII, pendekatan ini membawa dampak luas
di berbagai sektor dengan indikator ketimpangan dan ketergantungan
(Sulistiyani 2017). Pertumbuhan ekonomi Indonesia naik signifikans dari
2,5 % (1985) menjadi 7,5 % (1989) dan turun 6 % (1992), angka ini diukur
dari sisi pertumbuhan ekonomi makro nasional (Djojohadikusumo
1994). Namun, melalui Pidato Kenegaraan Presiden RI 16 Agustus
1995, Soeharto Dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia (1995)
melaporkan, penerimaan dan pengeluaran pusat selama periode 1989-
1994 berturut-turut sebesar Rp. 260,428 M (95,75%) dan Rp. 11,55 M
(4,25%), dibandingkan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah
untuk periode yang sama sebesar Rp. 216,027 M (78,85 %) dan Rp. 57,953 M
(21,15 %), postur APBN tersebut mengakibatkan ketergantungan daerah