Page 70 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

Isu pemberdayaan masyarakat dekat dengan pembangunan
masyarakat/komunitas, menurut Widjaja (2003)
pembangunan masyarakat/komunitas merupakan usaha
untuk meningkatkan kemampuan dan potensi komunitas,
sehingga komunitas/masyarakat dapat menentukan identitas,
status dan martabat untuk hidup dan mengembangkan
kemandirian mereka dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya.
Tujuan pemberdayaan masyarakat ialah memampukan
dan memandirikan masyarakat dari kemiskinan,
kesenjangan, ketimpangan, dan keterbelakangan baik
keterbelakangan struktual maupun kultural (Usman 2004).
Sedangkan Sulistiyani (2017) berpendapat bahwa tujuan
dari pembangunan masyarakat adalah untuk membentuk
individu dan komunitas yang mandiri, termasuk dalam
bertindak dan mengontrol apapun yang mereka lakukan.
Kemandirian menunjukkan karakteristik yang mampu
berpikir, memutuskan, dan memecahkan masalah
mengandalkan kemampuannya sendiri.
Pemberdayaan masyarakat mempunyai kaidah-kaidah
agar mencapai tujuannya. Chambers (1995) berpendapat
bahwa kaidah-kaidah pemberdayaan masyarakat antara
lain: berpusat ada masyarakat (people-centered); partisipatif
(participatory), mendayakan (empowerment) dan
berkelanjutan (sustainable). Pemberdayaan merupakan
proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan,
memperkuat posisi tawar masyarakat terhadap kekuatan-
kekuatan penekaan di sekitarnya (Eko 2002).
Dalam pemberdayaan, masyarakat bukan lagi diposisikan
sebagai objek penerima manfaat (beneficiaries) yang
menggantungkan dirinya pada pemberian pihak luar, baik
negara maupun swasta; melainkan berposisi sebagai subjek
(agent, participant) yang bertindak mandiri (Cholisin,
2011). Eko (2002) menambahkan, ketika upaya kemandirian
masyarakat tercapai, bukan berarti negara dapat mengurangi
atau menghilangkan kewajibannya dalam pelayanan publik;

BAB III 55
PENATAAN AKSES INKLUSIF