Page 130 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN

kebutuhan akan ketetapan mengenai perizinan, RBA merupakan
solusi yang cukup relevan dan efektif.

Pemenuhan RBA Sebagai Pendorong Investasi di Indonesia

RBA sebagai dasar pemberian perizinan berusaha diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini
menjelaskan risiko sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian
dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat
bahaya. Pasal 7 PP Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan penetapan
tingkat risiko akan dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko.
Analisis tersebut meliputi identifikasi kegiatan usaha, penilaian
tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat
risiko dan skala usaha, serta jenis Perizinan Berusaha terhadap
usaha tersebut. Akan tetapi, Pasal 8 PP Nomor 5 Tahun 2021
menyebutkan bahwa analisis risiko yang akan menentukan tingkat
risiko dan jenis perizinan adalah Pemerintah Pusat.

Pasal 10 ayat (92) UUCK, “izin” diartikan sebagai sebuah
persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam
mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia,
pemberian izin yang dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat
cenderung mengesampingkan peran pemerintah daerah. Hal ini
sangat disayangkan, karena pada dasarnya, pemerintah daerah
sendiri yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai potensi
daerahnya. Tumpang-tindih tidak terjadi dalam hal pengaturan
kewenangan, namun pemerintah daerah dengan pengetahuan
lebih mengenai daerahnya tidak dimanfaatkan secara optimal,
terlebih untuk menetapkan risiko yang dapat terjadi di daerah
tersebut.

Implementasi dari RBA di Indonesia diterapkan dengan sistem
yang berbeda dengan negara lain dengan pendekatan yang sama.

Implementasi UUCK dan Turunannya 111
Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha untuk Mendorong Investasi