Page 127 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN

yang kondusif, promotif, adil, dan efisien bagi pihak penanam
modal, yang harus dijaga dengan kerja sama internasional yang
baik. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, kepastian
hukum diperlukan sebagai dasar penyelenggaraan investasi yang
aman dengan mempertimbangkan sistem yang berlaku. Kerangka
hukum investasi di Indonesia dibentuk sebagai realisasi kepastian
hukum untuk menjamin investasi di Indonesia dilakukan
berdasarkan ketetapan yang ada. Namun, ketetapan di Indonesia
mengenai kegiatan usaha yang butuh investasi sebelumnya
dilakukan berbasis izin/license approach, dan hal ini dinilai sebagai
masalah dan penghambat investasi.
Dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (UUCK) diharapkan dapat menjadi solusi perizinan
dan menjadi dorongan yang dibutuhkan dalam kegiatan investasi
di Indonesia. Selain itu, UUCK juga dibentuk untuk membangun
harmoni antara pemerintah pusat dan daerah, mengingat sumber
daya di Indonesia sangat erat kaitannya dengan penyebaran
yang menyeluruh di wilayah Indonesia. Pemudahan izin usaha
disorot sebagai aturan baru yang dinilai akan menjadi faktor
esensial dalam kegiatan investasi, dimana permudahan tersebut
menyederhanakan izin kegiatan usaha akan ditentukan sesuai
risiko usaha yang akan dibentuk yaitu menggunakan perizinan
berbasis risiko atau risk based approach (RBA). Tetapi, apakah RBA
merupakan dorongan yang tepat untuk mempercepat investasi di
Indonesia?

Esai ini akan membahas analisis dorongan yang diberikan
UUCK untuk mempercepat investasi di Indonesia. Dorongan
dengan penerapan perizinan berbasis RBA diharapkan akan
memudahkan perizinan dan akan berdampak dengan kemudahan
berinvestasi di Indonesia. Permasalahan dasar yang akan dibahas
adalah apakah urgensi penerapan RBA sebagai pendorong investasi

108 Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan
Dalam Membangkitkan Iklim Perekonomian