Page 132 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN

RBA yang berfokus pada proses berjenjang guna mengurangi
perizinan yang hanya diperlukan untuk usaha dengan tingkat
risiko tinggi. Dorongan ini belum sesuai dengan aturan yang ada,
belum lengkap untuk implementasi RBA, dan tujuan sebagai
dasar penentuan risiko yang belum jelas ditentukan untuk menilai
tingkat risiko suatu usaha. Pemudahan ini memberikan area abu-
abu bagi perizinan usaha sehingga dalam implementasinya, RBA
belum optimal dalam mendorong investasi di Indonesia.
Tujuan penerapan RBA dalam UUCK memang sudah sesuai
dengan tujuan dibentuknya UUCK itu sendiri, yaitu mendorong
investasi terhadap kegiatan usaha yang dipermudah proses
perizinannya, Namun keadaan di Indonesia sekarang ini,
khususnya setelah Covid-19 menjadikan implementasinya belum
jelas, kurang sesuai, dan membutuhkan aturan lebih lanjut. Proses
realisasi dari perizinan RBA membutuhkan penyelarasan lebih
lanjut untuk menjamin kepastian hukum dalam implementasinya,
serta untuk meluruskan tumpang-tindih antara pemerintah pusat
dan daerah yang sebelumnya juga menjadi permasalahan yang
akan diselesaikan dengan adanya UUCK.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko

Implementasi UUCK dan Turunannya 113
Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha untuk Mendorong Investasi